KABAR PANGANDARAN – Bupati Pangandaran nonaktif, Jeje Wiradinata, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan baru yang diterapkan oleh Pejabat Bupati (Pj) Pangandaran. Kebijakan barrier gate di kawasan wisata Pangandaran yang hanya memberikan akses gratis bagi lima desa diantaranya Desa Babakan, Desa Pangandaran, Desa Pananjung, Desa Wonoharjo, dan Desa Cikembulan, menuai reaksi keras dari masyarakat, terutama desa-desa lain yang merasa dirugikan akibat tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Dalam wawancara, Jeje menegaskan bahwa meskipun dirinya tengah menjalani masa nonaktif, ia tetap menghormati kewenangan Pj Bupati dan tidak pernah campur tangan dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Namun, dengan masa aktifnya yang semakin dekat, Jeje merasa perlu untuk menyampaikan pandangannya terkait kebijakan ini.
Ia berharap dapat berdiskusi langsung dengan Pj Bupati guna mempertimbangkan penundaan penerapan kebijakan barrier gate tersebut.
“Saya setuju bahwa kita perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi PAD bukanlah segalanya. Kebijakan yang baik seharusnya tidak mengorbankan masyarakat Pangandaran,” ujarnya.
Jeje menekankan bahwa upaya meningkatkan PAD harus dilakukan secara bijak, memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dan tidak menambah beban bagi pihak yang tidak semestinya.
Jeje juga menyarankan agar pemerintah daerah memperbaiki sistem yang ada demi meminimalisasi kebocoran PAD tanpa membebani masyarakat.
Menurutnya, pendekatan yang transparan dan berkeadilan adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Kita bisa belajar dari Bali, di sana tidak ada biaya masuk, tetapi PAD tetap terjaga dengan baik. Itulah target jangka panjang kami di Pangandaran,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Jeje menegaskan alasan di balik sikapnya yang kritis terhadap kebijakan tersebut.
“Mengapa saya harus ikut campur tangan? Karena tanggung jawab ada di tangan saya. Saya yang harus mempertanggungjawabkan semua yang terjadi selama periode masa kerja saya,” tutupnya dengan tegas.
Pernyataan Jeje Wiradinata ini mencerminkan komitmennya untuk melindungi kepentingan masyarakat Pangandaran sekaligus mencari solusi pembangunan yang adil dan seimbang.***
