KABAR PANGANDARAN — Proyek pembangunan rumah relokasi bagi eks pedagang Pasar Wisata Pangandaran di Desa Sukahurip kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya setelah menemukan sejumlah unit rumah yang progres pembangunannya masih jauh dari target, meskipun dana stimulan untuk pembangunan telah dicairkan seluruhnya kepada penerima manfaat.
Dalam kunjungan lapangan yang dilakukan pada Kamis (23/4/2026), Bupati Citra meninjau langsung kondisi pembangunan rumah relokasi yang diperuntukkan bagi para pedagang terdampak penataan kawasan wisata. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan adanya ketimpangan progres antara pembangunan yang dikerjakan secara kolektif oleh kelompok dengan pembangunan yang dikelola secara mandiri oleh masing-masing penerima bantuan.
“Seharusnya pada akhir April ini pembangunan sudah selesai. Tapi tadi saya lihat masih ada beberapa rumah yang progresnya baru sekitar 50 persen. Padahal bantuan dana sudah diberikan dalam dua tahap, masing-masing Rp10 juta, dan langsung masuk ke rekening penerima,” ujar Citra kepada awak media dengan nada tegas.
Menurutnya, pola pembangunan yang dikoordinasikan oleh ketua kelompok justru menunjukkan hasil yang lebih baik. Dari sejumlah unit yang dibangun secara bersama-sama, rata-rata progresnya telah mencapai 90 persen dan sebagian besar hampir siap dihuni.
Sebaliknya, persoalan justru muncul pada rumah yang dibangun secara pribadi. Dari total 32 unit yang dikelola secara mandiri, hanya lima unit yang dinilai menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari dana negara.
“Ini yang menjadi perhatian kami. Karena uang negara itu ada peruntukannya dan harus dipertanggungjawabkan. Kalau pembangunan tidak berjalan sesuai rencana, tentu harus ada evaluasi. Saya sudah meminta asisten daerah untuk segera memanggil para penerima yang progres pembangunannya masih rendah,” tegasnya.
Selain persoalan lambannya pembangunan, Bupati juga menyoroti kondisi geografis lokasi relokasi yang sempat terdampak longsor. Beberapa titik lahan dinilai memerlukan penanganan cepat agar tidak menghambat pembangunan maupun membahayakan penghuni di kemudian hari.
Pemerintah daerah, lanjut Citra, berkomitmen segera melakukan langkah darurat dengan menyiapkan sistem penataan lahan melalui metode terasering. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kestabilan tanah sekaligus meminimalisir risiko bencana di kawasan relokasi.
Dukungan terhadap langkah pengawasan tersebut juga datang dari DPRD Kabupaten Pangandaran. Anggota Komisi III DPRD Pangandaran, Adang Sudirman, mengapresiasi langkah Bupati yang turun langsung ke lapangan guna memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
“Kami dari DPRD sangat mengapresiasi langkah Ibu Bupati yang langsung melihat kondisi di lapangan. Ini bentuk transparansi kepada masyarakat agar semua mengetahui perkembangan sebenarnya,” ujar Adang.
Ia menambahkan, selain percepatan pembangunan rumah, masyarakat juga berharap pemerintah segera melengkapi fasilitas umum penunjang seperti akses jalan lingkungan, drainase, jaringan listrik, serta ketersediaan air bersih.
“Masyarakat ingin hunian ini bukan hanya selesai dibangun, tetapi juga layak ditempati. Fasilitas dasar harus menjadi perhatian bersama. Kami akan terus mengawal agar kebutuhan ini bisa direalisasikan,” katanya.
Pemkab Pangandaran sendiri berencana mengalokasikan anggaran secara bertahap untuk melengkapi sarana pendukung di kawasan relokasi. Prioritas utama saat ini adalah penanganan area rawan longsor serta percepatan penyelesaian unit rumah agar para penerima manfaat dapat segera menempati hunian barunya dengan aman dan nyaman.***
