PANGANDARAN, (KAPOL).- Sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik juga masing-masing Bacalegnya, Bawaslu Kabupaten Pangandaran akan meminta daftar kepengurusan 13 Partai Politik dari mulai tingkat ranting sampai kabupaten.
Kordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pangandaran Uri Juwaeni mengatakan jika pihaknya memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu khususnya di Kabupaten Pangandaran yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).
Karena, Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan.
“Makanya Bawaslu Kabupaten Pangandaran menjadi kunci sukses atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas,” katanya.
Untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang luber, jurdil dan berintegritas di mulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan dan penindakan yang baik.
Tantangan pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang sangat membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu bagi Bawaslu Kabupaten Pangandaran.
“Semakin mendekatnya penetapan dan pengumuman DCT Pemilu 2019 oleh KPU yang akan dilaksanakan pada 20-23 Sepetember 2018 nanti,” tuturnya.
Demi menghindari banyak tejadinya pelanggaran selama tahapan Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Pangandaran membuka pintu seluas-luasnya bagi Partai Politik maupun Bacaleg perorangan yang ingin berkonsultasi terkait kepemiluan.
“Silahkan bagi Parpol atau Bacaleg perorangan bisa datang ke kami untuk berkonsultasi,” katanya.
Dirinya menambahkan telah memberikan surat kepada 13 kepengurusan partai politik yang ada di Kabupaten Pangandaran yang isinya bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran meminta struktur kepengurusan partai politik yang di mulai dari tingkat DPC sampai tingkat Ranting atau Desa.
“Hal ini di lakukan adalah upaya melakukan pencegahan agar tidak banyak tejadinya pelanggaaran yang di lakukan oleh pengurus partai politik maupun Bacaleg,” ujarnya. (M.Jerry)***
