KABAR PANGANDARAN – Kapolres Pangandaran menegaskan komitmennya untuk menegakkan disiplin dan profesionalisme di lingkungan Polres Pangandaran. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan GP Ansor Pangandaran yang membahas insiden penilangan yang dianggap tidak humanis.
Kapolres Pangandaran AKBP Mujianto memastikan bahwa anggota yang melanggar aturan akan ditindak tegas melalui sidang etik sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin.
“Saya ingin tegaskan bahwa bagi anggota yang melakukan pelanggaran, mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Setiap tindakan yang tidak sesuai dengan standar operasional dan etika kepolisian akan diproses sesuai prosedur. Kami akan membawa kasus ini ke sidang etik untuk memastikan semua berjalan transparan dan adil,” ungkapnya.
Tindak Tegas Anggota yang Langgar Etika
Kapolres juga menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, baik terkait sikap maupun prosedur, akan ditangani dengan serius. Ia menegaskan bahwa Propam Polres Pangandaran akan segera memproses pelanggaran tersebut. Hasil sidang etik juga akan diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi.
“Jika ada anggota yang tidak menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan tugas, kami akan segera mengambil langkah sesuai dengan ketentuan yang ada. Proses sidang etik akan segera dilakukan, dan hasilnya akan kami sampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Kapolres untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di wilayah Pangandaran. Ia mengingatkan seluruh personel agar selalu mengedepankan prinsip profesionalitas, humanisme, dan kedisiplinan dalam melayani masyarakat.
Apresiasi GP Ansor Pangandaran
Sikap tegas Kapolres mendapat apresiasi dari GP Ansor Pangandaran. Ketua GP Ansor Nanang menyampaikan penghargaan atas keterbukaan dan langkah cepat Kapolres dalam menangani masalah ini.
“Kami sangat mengapresiasi respons Kapolres yang tidak hanya terbuka terhadap kritik, tetapi juga menunjukkan komitmennya dalam menindaklanjuti pelanggaran dengan menjalankan prosedur yang sesuai, yakni sidang etik,” kata Ketua GP Ansor.
Transparansi dan Kolaborasi
Kapolres juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tindakan kepolisian. Ia mengundang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk turut mendampingi proses ini guna memastikan setiap langkah berjalan adil dan terbuka.
“Kami ingin masyarakat merasa bahwa setiap proses yang kami jalankan adalah benar-benar transparan dan adil,” jelasnya.
Dengan langkah tegas ini, Kapolres berharap insiden tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja Polres Pangandaran. Ia juga berkomitmen untuk terus mengevaluasi kinerja anggota di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
“Saya berharap anggota Polres Pangandaran dapat terus bekerja dengan dedikasi dan penuh tanggung jawab. Kami juga mengajak GP Ansor dan seluruh elemen masyarakat untuk terus berkolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ini,” tutup Kapolres Mujianto.***
