KABAR PANGANDARAN – Dalam upaya memperkuat mekanisme tata kelola legislatif di tingkat daerah, Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD Kabupaten Ciamis melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Pangandaran pada Rabu, 11 September 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi dan koordinasi terkait revisi Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 yang sedang dibahas.
Rombongan dari DPRD Ciamis dipimpin oleh Ketua DPRD sementara, H. Oih Burhanudin, dengan didampingi oleh Ketua Pansus, H. Nanang Permana, M.H. Mereka disambut hangat oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran. Pertemuan ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan diskusi mengenai mekanisme perubahan tata tertib di kedua wilayah.
Fokus utama dalam pertemuan ini adalah pembahasan perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD, yang dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sesi tanya jawab antara kedua belah pihak juga memberikan kesempatan bagi delegasi Ciamis untuk mendalami langkah-langkah perubahan yang telah diterapkan oleh DPRD Pangandaran.
Koordinasi antar-DPRD di berbagai daerah menjadi kunci dalam memperbaiki regulasi. Studi komparasi seperti ini memungkinkan adanya sinergi dalam menghadapi tantangan lokal yang beragam, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai solusi terbaik yang dapat diadopsi.
Kunjungan ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antar daerah, terutama dalam hal implementasi kebijakan tata kelola pemerintahan. Hasil dari koordinasi ini akan membantu revisi Peraturan Tata Tertib di Kabupaten Ciamis agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
Perubahan Tata Tertib DPRD memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tata tertib yang lebih jelas diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap eksekutif dan memastikan anggaran publik dikelola secara tepat sasaran.
Melalui kunjungan kerja ini, Pansus Tata Tertib DPRD Ciamis berharap mendapatkan masukan berharga yang akan membantu dalam proses revisi, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kerjasama dan komunikasi antar daerah ini menunjukkan pentingnya pertukaran informasi demi perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.
