KABAR PANGANDARAN – Sebanyak sembilan pejabat eselon dua di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran resmi dilantik oleh Bupati Jeje Wiradinata pada Senin, 17 Februari 2025. Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Bupati Pangandaran ini bertujuan untuk mengisi sejumlah posisi strategis yang kosong, termasuk jabatan Kepala Dinas dan Staf Ahli.
Dalam sambutannya, Bupati Jeje menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan ini telah diusulkan jauh sebelum dirinya memasuki masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
“Usulan ini sudah lama diproses sebelum saya kampanye. Berdasarkan ketentuan, enam bulan sebelum Pilkada, rotasi dan mutasi jabatan harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri,” ujar Jeje.
Salah satu posisi penting yang diisi dalam pelantikan ini adalah Kepala Badan Keuangan Daerah, yang kosong sejak November 2024 akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Selain itu, jabatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan juga diisi kembali setelah sebelumnya dijabat oleh Wakil Bupati Hj. Tini Nurmasari, yang mengundurkan diri untuk maju dalam Pilkada.
Jeje menambahkan bahwa masih ada beberapa jabatan Kepala Dinas yang belum terisi dan akan segera diisi pada Maret 2025 seiring dengan banyaknya pejabat yang memasuki masa pensiun.
Daftar Pejabat Eselon Dua yang Dilantik
Berikut adalah sembilan pejabat eselon dua yang dilantik:
H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.PL, MP – Inspektur
DINDIN SOLEHUDIN, S.H. – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
NANA SUKARNA, S.IP. – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
DR. GUMILAR, S.Pd, MM – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
H. USEP EPENDI, S.Pd., M.Pd – Kepala Dinas Ketenagakerjaan
SARLAN, S.IP – Kepala Badan Pendapatan Daerah
SOLEH SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd – Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan
AEP HARIS, S.Hut, M.M – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
HJ. TINI NURMASARI, S.Sos., M.M. – Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Sekretariat Daerah
Dengan pelantikan ini, diharapkan roda pemerintahan Kabupaten Pangandaran dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam menjalankan program pembangunan daerah.
