bjb
Berita  

DPRD Pangandaran Gelar Rapat Paripurna Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Jumat, 2 Pebruari 2024.(M Jerry/KP).

KABAR PANGANDARAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Jumat, 2 Pebruari 2024.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin,H.M.M, mengatakan, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pangandaran periode 20 tahun kedepan tersebut harus selaras dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat.

“Rencana pembangunan di bidang kepariwisataan, dokumen-dokumen perencanaan tersebut harus diselaraskan dengan program yang ada di pusat maupun tingkat provinsi,” katanya.

Menurutnya pada dokumen perencanaan pembangunan harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan yang ada di kabupaten dan kota tetangga, tujuannya agar program-program pembangunan daerah terintegrasi, salah satunya soal aksesibilitas,seperti infrastruktur jalan di Pangandaran sudah lebar dan mulus, tetapi di kabupaten dan kota tetangga masih sempit.

“Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah berkomunikasi, koordinasi, dan menyelaraskan dengan rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang tersebut, selain dengan pusat dan provinsi juga dengan kabupaten dan kota tetangga,” tuturnya.

DPRD juga memahami visi Pangandaran impresif dan inklusif yang disampaikan oleh Bupati Pangandaran melalui Wakil Bupati saat rapat paripurna.

“Kosakata ‘impresif’ punya banyak artinya, Pangandaran ini harus mengesankan, mengagumkan dan terkagum-kagum dengan Pangandaran, itu artinya,”lanjutnya.

Pangandaran juga harus membuat kesan yang baik, baik itu untuk masyarakat Pangandaran, terlebih untuk wisatawan. Kesan tersebut sarat di dalam kepariwisataan dan pelayanan.

“Bagaimana melakukan pelayanan prima, bukan hanya untuk wisatawan, tetapi juga untuk masyarakat Pangandaran,” ujarnya.

Inklusif adalah bagaimana agar pembangunan di Pangandaran melibatkan seluruh pihak seperti stakeholder yang ada di Kabupaten Pangandaran.***