bjb
Berita  

Honorer K2 Tuntut Jadi PNS

PANGANDARAN, (KAPOL).-Minggu, 22 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, beberapa Honorer Katagori 2 asal Kabupaten Pangandaran berangkat ke Jakarta untuk mengawal jalannya rapat kerja gabungan di gedung DPR RI di Jakarta yang akan dilaksanakan pada Senin (23/7/2018).

Ada 461 honorer K2 yang bertugas di Kabupaten Pangandaran menuntut agar diangkat menjadi PNS. Tuntutan tersebut rencananya akan disampaikan oleh sekitar ratusan ribu honorer K2 seIndonesia melalui orasi di depan gedung DPR RI, termasuk beberapa orang perwakilan honorer K2 yang ada Kab Pangandaran.

Koordinator Lapangan Forum Honorer Indonesia (FHI) Kab Pangandaran, Handono mengatakan, dirinya bersama beberapa honorer K2 lainnya akan bergabung dengan para honorer K2 seIndonesia untuk mengawal jalannya rapat kerja gabungan yang kedua.

Rapat kerja tersebut akan dihadiri oleh Komisi I, II, IV, VIII, IX, X, dan Komisi XI DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama Senin besok (hari ini, Red)

“Untuk membahas permasalahan penyelesaian tenaga Honorer K2,” ujar Handono, saat dikonfirmasi dilokasi pemberangkatan di depan rumah makan Karya Bahari 2 Babakan, Pangandaran, Minggu, 22 Juli 2018.

Sedangkan hasil raker gabungan yang pertama dilaksanakan pada Senin (4/6/2018) yang lalu, kata Handoni, menyimpulkan bahwa rapat kerja gabungan ke tujuh komisi di DPR dan pemerintah bersepakat untuk menuntaskan masalah honorer K2 (kategori dua).

“Apakah status ke 438.580 honorer K2 akan diangkat PNS seluruhnya atau sebagiannya dijadikan PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja). Yang terpenting harus tuntas,” ucapnya.

Maka lanjut Handono, kesepakatan ini menjadi kesimpulan dalam raker gabungan 7 komisi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta perwakilan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN,/Kepala Bapenas, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama.

“Kesimpulannya 438 ribuan honorer ini akan dituntaskan statusnya tahun ini. PNS harga mati,” tuturnya.

Namun kata Handono, kalau harus menunggu pansus akan lama lagi prosesnya. Ini akan dituntaskan secepatnya.

Kata, Pimpinan Raker Gabungan Utut Adianto di Gedung DPR RI, pada saat itu, menegaskan, hanya honorer K2 yang akan diselesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sedangkan tenaga honorer yang diangkat di atas 2005 akan dibahas di lain waktu.

“Pemerintah dan DPR sepakat menyelesaikan K2 saja. Jadi tidak melebar ke mana-mana,” ucapnya.

Hanya saja, Upik, Sekretaris FHI Kab Pangandaran menambahkan, apabila dalam rapat kerja gabungan nanti tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkannya yakni diangkat menjadi PNS, maka seluruh Honorer K2 seIndonesia sepakat akan melakukan demo di gedung DPR RI.

Sebelum rombongan honorer K2 diberangkatkan, mereka melakukan doa bersama dengan harapan keberangkatannya ke Jakarta bisa membuahkan hasil seperti apa yang diharapkan oleh ke 461 honorer K2 yang ada di Kab Pangandaran untuk diangkat menjadi PNS. (Agus Kusnadi)***