KABAR PANGANDARAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) tingkat TPS yang diselenggarakan oleh KPU Pangandaran bertempat di lapangan Desa Wonoharjo, Rabu, 31 Januari 2024.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran Muhtadin mengatakan, hari ini pihaknya menggelar simulasi proses pemungut dan penghitungan suara di TPS serta penggunaan Sirekap dengan melibatkan warga masyarakat setempat sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 15 Desa Wonoharjo dengan jumlah 277 pemilih.
“Kami melibatkan masyarakat setempat sesuai DPT sebanyak 277 pemilih di TPS 15 Desa Wonoharjo,” katanya.
Menurutnya dengan dilaksanakan simulasi ini diharapkan mendapatkan gambaran yang kongkrit dan real bagaimana tata cara petugas melaksanakan pelayanan terhadap Pemilih hingga pemilih siap untuk mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.
“Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, seperti para orang tua, lansia juga disabilitas, karena mereka juga punya hak untuk memilih,” tuturnya.
Dengan menggunakan DPT yang kongkrit pihaknya akan mendapatkan satu gambaran yang utuh tentang proses pemungutan dan penghitungan suara dari sisi waktu.
“Ketika TPS di mulai pukul 07.00 WIB, dengan jumlah pemilih kita akan mengetahui waktu selesainya,”lanjutnya.
Kemudian dengan simulasi ini akan di lakukan hingga akhir penghitungan dan selain itu menanggapi isu Viral terhadap salah satu anggota KPPS yang terindikasi dengan menyebutkan dan memperagakan tangannya terhadap satu paslon itu sudah selesai.
“Itu sudah clear, kami KPU sudah melakukan proses klarifikasi dengan mengundang, memastikan hingga kehati – hatian, juga di lakukan proses pemberhentian dan penggantian,”kata Muhtadin.
Sementara Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Jawa Barat Adi Saputro menyampaikan bahwa kepada petugas TPS dan seluruh penyelenggara agar tidak menunjukan simbol – simbol tertentu.
“Walau pun sebenarnya dengan simbol simbol tertentu tidak ada makna keberpihakan,” ucapnya.
Adi menambahkan kemungkin karena kebiasaan dari awal, maka sebagai penyelenggara harus bisa menjaga agar tidak sampai terjadi hal seperti itu dan akan menjadi blunder.
“Dikhawatirkan publik menganggap simbol tersebut berbeda,” tambahnya.
Simulasi dihadiri oleh Kapolres Pangandaran, Dandim 0625, Kepala Kesbangpol, Ketua Bawaslu Kab Pangandaran, perwakilan partai politik, PPK, PPS dan KPPS.***
