KABAR PANGANDARAN – Sektor perikanan di Kabupaten Pangandaran mencatatkan performa gemilang pada Minggu (18/10/2026). Kendati volume tangkapan melonjak drastis, potensi perputaran ekonomi yang masif ini berisiko terhambat akibat minimnya dukungan infrastruktur logistik dan subsidi bagi para nelayan.
Rekor Transaksi Rp600 Juta per Hari
Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Minasari Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, mengungkapkan bahwa musim panen tahun ini merupakan yang tertinggi selama 14 tahun masa kepemimpinannya. Hasil laut yang melimpah ini didominasi oleh tangkapan udang rebon yang mencapai 30 ton per hari.
Selain udang rebon, nelayan setempat juga berhasil menjaring komoditas bernilai ekonomi tinggi lainnya, seperti udang tiger, udang jerbung, udang dogol, hingga ikan bawal hitam.
Nilai transaksi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menembus angka Rp330 juta pada siang hari dan bertambah Rp230 juta pada malam harinya. Dengan demikian, akumulasi transaksi harian diperkirakan mendekati Rp600 juta.
Krisis Rantai Pasok Es Balok
Namun, di tengah lonjakan produksi tersebut, para nelayan justru dihadapkan pada kendala rantai pasok yang krusial, yakni kelangkaan es balok. Pabrik es setempat yang beroperasi saat ini hanya mampu menyuplai sekitar 4 ton atau setara 100 balok es per hari. Jumlah ini dinilai sangat jauh dari kebutuhan riil nelayan pada puncak panen raya.
Guna mengatasi defisit pasokan, KUD Minasari terpaksa mendatangkan es balok tambahan dari luar daerah, seperti Cilacap dan Cirebon. Meski demikian, kuotanya tetap terbatas.
Kondisi ketidakpastian pasokan es ini membuat nelayan ragu untuk memaksimalkan tangkapan. Mereka membayangi risiko tingginya potensi pembusukan hasil laut sebelum berhasil terjual.
Desak Keadilan Subsidi dan Perlindungan Infrastruktur
Selain persoalan es balok, Jeje turut menyoroti ketimpangan kebijakan subsidi pemerintah antar-sektor. Menurutnya, berbeda dengan sektor pertanian yang rutin menerima subsidi pupuk, nelayan kecil pemegang kapal di bawah 100 GT mengeluhkan ketiadaan subsidi yang memadai, baik untuk bahan bakar maupun bantuan mesin tangkap.
Terkait infrastruktur pascapanen, pihak KUD Minasari meminta secara tegas agar lahan penjemuran udang rebon yang ada saat ini tidak dialihfungsikan. Fasilitas pengeringan tersebut sangat vital guna mengolah udang menjadi produk turunan seperti udang asin. Penutupan atau alih fungsi lahan dinilai berpotensi memicu kerugian massal bagi para nelayan.
Melihat besarnya perputaran uang di KUD Minasari, Jeje berharap Pemerintah Daerah (Pemda) beserta dinas teknis terkait segera turun ke lapangan untuk meninjau dinamika ekonomi secara langsung. Intervensi strategis khususnya pemenuhan pasokan es balok dan kepastian lahan pengolahan sangat mendesak dilakukan demi menjaga stabilitas ekonomi nelayan lokal.***
