bjb
Berita  

Rapat Kerja Teknis Panwaslu Kecamatan Parigi Diikuti 149 Pengawas PTPS, Ini Materi Yang Disampaikan

Komisioner KPU Pangandaran Andi Sose Periode Tahun 2018-2023 saat menyampaikan materi pada Rakernis Panwaslu Kecamatan Parigi di Puri Citumang Parigi,Sabtu,10 Februari 2024,(M Jerry/KP).

KABAR PANGANDARAN – Panwaslu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang diikuti 149 orang dari para pengawas Panitia Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dengan menghadirkan nara sumber dari Komisioner KPU Pangandaran Andi Sose Periode Tahun 2018-2023 dengan materi yang di sampaikan yaitu Pengawasan Pungut Hitung Sura Pemilu 2024 bertempat di Puri Citumang Parigi, Sabtu, 10 Februari 2024.

Komisioner KPU Kabupaten Pangandaran Periode 2018-2023 Andi Sose mengatakan dalam persiapan penghitungan suara waktu penghitungan suara TPS dimulai setelah Pemungutan Suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara,bila belum selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.

“Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara,” katanya.

Menurutnya untuk sarana dan prasarana meliputi pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota, tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS alat keperluan administrasi, formulir penghitungan suara di TPS sampul kertas/kantong plastik pembungkus, segel kotak suara serta menyiapkan kuncinya dan peralatan TPS lainnya.

“Penempatan Pemilih, pemantau Pemilu, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS, sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas,” tuturnya.

KPPS menyusun tata letak TPS dalam proses penghitungan suara dengan memberikan kemudahan bagi Saksi, Pengawas TPS, Pemantau, Masyarakat. dan Pewarta menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.

Untuk pelaksanaan penghitungan suara ada beberapa tugas KPPS pada saat penghitungan suara, Ketua KPPS memimpin rapat penghitungan suara, memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian Surat Suara sah atau tidak sah kepada Saksi, Pengawas TPS. Pemantau Pemilu, Pemilih/Masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas.

“KPPS Kedua membuka setiap Surat Suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS,” lanjut Andis.

Tugas KPPS pada penghitungan suara dua yaitu KPPS Ketiga dan KPPS Keempat yaitu mencatat hasil penelitian tiap lembar Surat Suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir Model C.Hasil sesuai jenis Pemilu, dan memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang dumumkan oleh Ketua KPPS.

KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing masing jenis Pemilu, lalu tugas KPPS Keenam dan KPPS Ketujuh menyusun, mengelompokan dan mengikat dengan karet Surat Suara yang sudah diteliti dan diumumkan Surat Suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing Peserta Pernilu dan Surat Suara yang dinyatakan tidak sah.

Pencatatan Hasil Penghitungan Suara

1. Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir Model C. Hasil PPWP/DPR/DPD/DPRD ProwDPRD Kab/Kota.

2. Setelah dicatat dalam formulir Model C.Hasil PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota, KPPS menandatangani formular tersebut,

3. Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU

4. Formulir Model C.Hasil-PPWP/OPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan menggunakan Sirekap

5. Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan berupa foto atau video terhadap PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota.

Pembuatan Formulil Model C hasil salinan

1. Setelah formulir Model C. Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota berdasarkan formulir Model C. Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota.

2. KPPS menggandakan formulir Model C. Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS.

3. Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota dan hasil penggandaan terhadap dokumen tersebut serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir.

4. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir Model C. Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.

5. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan KPPS dapat menggunakan Dokumen Elektronik melalui Sirekap.

Pengumuman dan penyampaian formulir C hasil salinan.

1. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C. Hasil-Salinan-PPWP, Model C.Hasil-Salinan-DPR, Model C. Hasil-Salinan-DPD, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Prov, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Kab/Kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara.

2. Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik melalui Sirekap.

3. PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.

4. Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C.Hasil-Salinan-PPWP, Model C. Hasil-Salinan-DPR, Model C.Hasil-Salinan-DPD, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Prov, Model C. Hasil-Salinan-DPRD Kab/Kota sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.

5. Selain formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.DAFTAR HADIR-DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU, Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dalam bentuk Dokumen Elektronik.***