KABAR PANGANDARAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran didesak oleh DPRD untuk segera mengevaluasi manajemen sumber daya manusia (SDM) menyusul laporan terkait sejumlah pegawai honorer yang belum menerima honor.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan bahwa permasalahan ini harus diselesaikan sesuai regulasi kepegawaian yang berlaku.
“Dalam situasi di mana honor pegawai belum dibayarkan, pemerintah harus mengikuti aturan yang ada mengenai kepegawaian,” ujar Asep pada Sabtu, 26 Oktober 2024. Ia menyebutkan bahwa evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk meninjau kebutuhan tenaga honorer di berbagai sektor.
Asep menekankan pentingnya evaluasi efektivitas kerja untuk memastikan efisiensi pegawai, baik yang berstatus honorer, PPPK, maupun non-PNS.
“Apakah efektivitas para pegawai ini sudah optimal atau perlu ditingkatkan? Ini juga menyangkut kebutuhan akan tenaga honorer yang masih diperlukan atau tidak. Aspek sumber daya manusia memang harus dievaluasi secara mendalam,” tambahnya.
Peran DPRD dalam Penanganan Masalah
DPRD Kabupaten Pangandaran, lanjut Asep, berkomitmen memberikan masukan dan arahan kepada Pemda terkait masalah ini. Ia menilai bahwa penanganan keterlambatan pembayaran honor harus menjadi prioritas, selain memastikan pengelolaan anggaran daerah dilakukan dengan lebih efektif.
“Kami merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan saran kepada Pemda, terutama untuk mencari solusi terkait keterlambatan pembayaran honor bagi pegawai honorer. Kami juga wajib memberikan pandangan terkait kebijakan anggaran daerah,” ungkapnya.
Efisiensi Anggaran Daerah
Salah satu rekomendasi dari DPRD adalah mengelola anggaran dengan lebih bijak. Asep menyarankan Pemda untuk meninjau ulang program-program yang kurang mendesak dan memprioritaskan program yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
“Pemda harus cermat dalam memilih program mana yang bisa meningkatkan sumber pendapatan daerah. Dengan begitu, kita berharap dalam satu atau dua tahun kondisi ini bisa pulih,” pungkasnya.
Melalui evaluasi dan pengelolaan anggaran yang tepat, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan mengoptimalkan efisiensi anggaran daerah. ***
