KABAR PANGANDARAN — Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menekankan pentingnya evaluasi program pembangunan sebelumnya serta penguatan sinergi lintas pemerintahan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Aula Supan Sastrawijaya SMP Negeri 1 Pangandaran, Rabu (8/4/2026).
Dalam forum tersebut, arah pembangunan Kabupaten Pangandaran difokuskan pada akselerasi ekonomi berbasis pariwisata dengan target menjadikan Pangandaran sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Asep Noordin menjelaskan, Musrenbang merupakan agenda tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga diperlukan keselarasan antara program pembangunan dengan tema yang diusung pemerintah daerah.
“Evaluasi program sebelumnya sangat penting agar pembangunan ke depan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, sinergi lintas pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, termasuk kerja sama dengan wilayah sekitar seperti Cilacap, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar, harus terus diperkuat,” ujar Asep.
Menurutnya, sektor pariwisata memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi sekaligus penyerap tenaga kerja. Hal ini didukung dengan kekayaan destinasi alam yang dimiliki Pangandaran, mulai dari pantai, perbukitan, gua, hingga sungai.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, salah satunya kemacetan yang kerap terjadi saat musim liburan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Asep mendorong penataan kawasan wisata melalui penerapan sistem sentral parkir serta pembatasan kendaraan yang masuk ke area wisata.
“Penataan harus tetap berpihak pada masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Selain itu, Asep juga menyoroti pentingnya penyusunan master plan pariwisata sebagai panduan pengembangan jangka menengah agar pembangunan sektor wisata lebih terarah dan berkelanjutan.
Upaya penataan kawasan wisata juga akan didukung dengan pembangunan fasilitas penunjang, seperti jalur pedestrian di kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mengurangi praktik parkir liar di bahu jalan.
Seluruh program tersebut, lanjut Asep, akan didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
