KABAR PANGANDARAN — Bupati Pangandaran menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Senin (20/4/2026). Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi potensi kekeringan ekstrem yang diperkirakan dapat terjadi pada tahun 2026, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Rakornas yang diikuti oleh kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia itu membahas berbagai strategi penanganan kekeringan yang berpotensi mengganggu produktivitas pertanian, khususnya pada lahan sawah dan lahan hortikultura. Dalam forum tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin tidak menentu dan berpotensi memengaruhi sektor pertanian secara langsung.
Bupati Pangandaran menyampaikan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu, langkah antisipasi terhadap ancaman kekeringan harus dilakukan sejak dini agar produksi pangan tetap terjaga dan petani tidak mengalami kerugian besar akibat gagal panen.
“Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting bagi daerah. Kami di Pangandaran berkomitmen untuk terus mendukung berbagai upaya mitigasi kekeringan agar sektor pertanian tetap berjalan dan kesejahteraan petani dapat terjaga,” ujar Bupati usai mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Pertanian RI memaparkan sejumlah langkah antisipatif yang dapat dilakukan pemerintah daerah, di antaranya optimalisasi jaringan irigasi, pemanfaatan embung dan sumur dangkal, percepatan distribusi pompa air, hingga penyesuaian pola tanam sesuai kondisi iklim. Pemerintah pusat juga meminta daerah untuk memperkuat pendataan wilayah rawan kekeringan guna mempercepat penanganan apabila kondisi darurat terjadi.
Bupati menilai, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian. Menurutnya, daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan kebijakan dan fasilitas dari pemerintah pusat, terutama dalam penyediaan sarana irigasi dan teknologi pertanian yang lebih modern.
“Mitigasi kekeringan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama yang kuat antara pusat, provinsi, hingga kabupaten agar langkah yang diambil benar-benar efektif di lapangan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran sendiri selama ini terus berupaya meningkatkan ketahanan sektor pertanian melalui perbaikan saluran irigasi, pendampingan kelompok tani, serta penyediaan bantuan sarana produksi pertanian. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong petani untuk mulai menerapkan pola tanam yang lebih adaptif terhadap perubahan cuaca agar hasil pertanian tetap optimal.
Menurut Bupati, keberlanjutan sektor pertanian harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Selain sebagai sumber penghasilan petani, sektor pertanian juga berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah.
“Pertanian bukan hanya soal hasil panen, tetapi juga soal masa depan masyarakat. Jika sektor ini terjaga, maka kesejahteraan warga pun ikut terjamin,” ungkapnya.
Melalui partisipasi dalam Rakornas tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program mitigasi kekeringan serta memperkuat langkah-langkah adaptasi di tingkat daerah. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan ancaman kekeringan ekstrem pada tahun 2026 dapat diantisipasi sehingga ketahanan pangan tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat.
