PARIGI-Sebagai bagian dari fungsi DPRD Pangandaran dalam menjalankan pengawasan Ketua Komisi IV DPRD Pangandaran Wowo Kustiwa berpesan kepada pihak pelaksana proyek pembangunan perkantoran di Kota Baru Pangandaran agar pembangunan pusat pemerintahan itu bisa sesuai dengan aturan yang tertuang dalam kontrak kerja.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pangandaran Wowo Kustiwa mengatakan pihaknya memberikan catatan dan masukan, sebagai bagian dari fungsi DPRD Pangandaran menjalankan pengawasan.
“Dalam pembangunan Kota Baru Pangandaran dimohon jangan sampai ada kabel terpasangnya semrawut diatas tiang,” katanya,Jumat, 26 Juni 2021 lalu.
Menurutnya dalam proses pembangunan taman, instalasi kabel-kabel dan air itu harus dimulai dari sekarang. Jangan sampai nanti setelah beres, dibongkar lagi.
“Instalasi kabel pun harus di bawah tanah, namanya kota baru jangan ada kabel semrawut di atas tiang,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran sedang membangun kota baru sekaligus pusat pemerintahan di Desa Cintakarya Kecamatan Parigi.
Sejauh ini baru tiga bangunan proyek yang sedang dilaksanakan yaitu kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Pangandaran, Alun-alun dan kantor Bappeda.
“Kepada pihak pelaksana proyek agar pembangunan pusat pemerintahan itu bisa sesuai dengan aturan yang tertuang dalam kontrak kerja,” ungkapnya.
Dirinya sebagai wakil rakyat mengharapkan hasil pembangunannya bagus, bahkan sampai ke hal-hal yang mendetail. Agar pusat pemerintahan dan kota baru ini benar-benar menjadi kebanggaan masyarakat Pangandaran disamping tujuan utamanya sebagai pusat pemerintahan.
“Masyarakat Pangandaran sangat mengharpkan hasilnya nanti bagus,” kata Wowo.
Sementara itu mengenai kondisi fiskal pemerintah daerah yang sedang tak baik imbas pandemi Corona, hal itu bisa disiasati dengan penyesuaian-penyesuaian.
“Masalah anggaran bisa menyesuaikan dan disesuaikan, yang penting pembangunan ini dijadikan prioritas walau pun dilakukan secara bertahap tak masalah, yang penting berjalan,” ujarnya.
Wowo menambahkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran bisa mengakses bantuan anggaran dari Pemprov Jabar atau pemerintah pusat.
“Kami optimistis karena Pangandaran memiliki Bupati yang memiliki akses ke pusat dan provinsi dengan baik,” tambahnya.
