KABAR PANGANDARAN – Suasana di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mendadak ramai sejak pagi hari, Senin (27/4/2026). Ratusan pelaku usaha wisata jasa rental ATV mendatangi kantor tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana relokasi lapak usaha mereka yang dinilai masih menyisakan persoalan dalam proses pendataan.
Kedatangan para pelaku usaha ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap hasil pendataan yang dilakukan tim Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Pendataan tersebut dilakukan sebagai bagian dari rencana penataan kawasan wisata di Pantai Pangandaran, khususnya bagi usaha jasa rental seperti ATV, sepeda motor wisata, odong-odong, dan kendaraan hiburan lainnya.
Situasi yang sempat memanas menarik perhatian banyak pihak. Di tengah kerumunan massa, mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, yang mendengar adanya aksi tersebut, langsung datang ke lokasi. Kehadirannya sontak menjadi perhatian para pengunjuk rasa. Jeje berupaya menenangkan massa agar suasana tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Kepala Disparbud Pangandaran, Dadan Sugistha, menjelaskan bahwa para pelaku usaha datang sambil membawa data yang mereka miliki untuk dicocokkan dengan data pemerintah.
“Para pengusaha rental wisata ini membawa data yang mereka miliki. Kemudian membandingkan data yang ada di kita. Mungkin ada miss komunikasi soal pendataan ini,” jelas Dadan kepada wartawan.
Menurutnya, tim pendataan bukan hanya berasal dari Disparbud, melainkan melibatkan unsur dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Dari Disparbud sendiri, ada tiga orang yang dilibatkan secara langsung dalam proses tersebut.
“Pendataan ini dilakukan oleh tim dari pemerintah daerah, bukan hanya dari Disparbud. Hasilnya juga selalu kami laporkan kepada bupati, dan sifatnya dinamis,” ujarnya.
Dadan menambahkan, kemungkinan adanya perbedaan data bisa terjadi karena saat pendataan dilakukan, beberapa pemilik usaha tidak berada di lokasi. Meski demikian, pihaknya memastikan seluruh data akan kembali disinkronkan dengan data yang dimiliki para pelaku usaha.
“Terkait kepastian penataan, saat ini masih dalam tahap kajian. Semua data akan kami cocokkan kembali,” katanya.
Sementara itu, Ketua P2RWP Pangandaran, Dedi Heryadi yang akrab disapa Darto, menegaskan bahwa pihak paguyuban tidak pernah menolak rencana penataan kawasan wisata. Namun, mereka ingin memastikan bahwa seluruh anggota yang selama ini beraktivitas di lapangan tetap tercatat dengan benar.
“Kami datang ke sini untuk menyampaikan bahwa keberadaan kami sangat nyata, bukan fiktif,” tegas Darto.
Ia menyebutkan, jumlah anggota pengusaha jasa rental ATV yang tergabung mencapai 309 orang. Namun dalam salah satu kelompok yang semula berjumlah 52 orang, hanya tercatat 35 nama dalam data pemerintah.
“Kami hanya berharap data yang ada di paguyuban jangan sampai hilang. Relokasi silakan saja, yang penting jangan sampai menjauhkan kami dari rezeki,” ujarnya.
Di hadapan para pengunjuk rasa, Jeje Wiradinata meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog. Menurutnya, pelaku usaha wisata merupakan bagian penting dari roda ekonomi daerah yang harus tetap diperhatikan, namun penataan kawasan wisata juga harus berjalan demi kemajuan Pangandaran.
“Semua harus dicari jalan tengahnya. Pelaku usaha tetap bisa berusaha, tetapi penataan kawasan juga harus berjalan demi kebaikan bersama,” ujar Jeje.
Setelah dilakukan mediasi singkat, suasana yang sempat tegang perlahan mereda. Perwakilan pelaku usaha kemudian diterima untuk berdialog dengan pihak Disparbud guna menyampaikan keberatan sekaligus meminta penjelasan mengenai mekanisme verifikasi ulang data.
Aksi tersebut menjadi perhatian publik karena menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha dalam setiap kebijakan penataan kawasan wisata di Kabupaten Pangandaran, agar pembangunan yang dilakukan tetap berpihak kepada masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata.***
