Berita  

Serikat Rakyat Marhaen Pangandaran Tolak Keras Impor Beras, Panen Raya Jadi Ironi

Sekretaris Jenderal Serikat Rakyar Marhaen Kabupaten Pangandaran, Andang Nusa Putra saat melayangkan protes di DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin (29/3/2021)

KABARPANGANDARAN.COM – Serikat Rakyat Marhaen (Seram) Kabupaten Pangandaran menolak keras rencana pemerintah mengimpir satu juta ton beras.

Kelompok petani dan pelaku usaha pertanian itu mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandarab, Senin (29/3/2021).

Sekretaris Jendral Serikat Rakyat Marhaen Kabupaten Pangandaran, Andang Nusa Putera mengatakan, pihaknya dengan tegas menolak tentang rencana impor beras.

Saat ini kata dia, di lapangan terjadi penurunan harga gabah yang sangat merugikan petani.

“Padahal, saat ini petani di berbagai wilayah sedang melaksanakan panen raya,” katanya.

Menurutnya panen raya itu seharusnya menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi para petani, tetapi sekarang malah sebaliknya, petani menjadi susah.

“Bagi petani hal tersebut sangat miris, dimana Indonesia sebagai negara agraria, tetapi negara tidak hadir disana, malah membuat petani semakin sengsara,” ujar Andang.

Pernyataan Sikap Serikat Rakyat Marhaen (SERAM) Kabupaten Pangandaran:

1. Menolak rencana kebijakan impor 1 juta ton beras;

2. Mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangan daran untuk Pembuatan Lumbung Pangan untuk menampung hasil panen masyarakat dan menjaga stabilitas pangan lokal;

3. Memohon jaminan ketersediaan pupuk agar mudah diakses petani. Dan kemudahan pengurusan kartu tani.

 

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin H.M.M mengatakan, pihaknya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Serikat Rakyat Marhaen Kabupaten Pangandaran yang menolak rencana impor satu juta ton beras.

”DPRD Kabupaten Pangandaran menolak dengan adanya rencana impor beras karena akan sangat berpengaruh kepada nasib para petani,” ungkapnya.

Menurut Asep, semestinya stok beras mengalami surplus sehingga bisa menjadi Negara pengeskpor beras bukan malah menjadi Negara pengimpor beras.

”Ini menjadi persoalan serius bangsa kita, tata kelola agrarianya belum optimal,” tuturnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sendiri saat ini sedang merancang perlindungan terhadap petani terutama pada harga gabah, salah satunya dengan membangun lumbung padi.

”Berasnya kita beli, diharapkan dengan pola tersebut minimal bisa menyetabilkan harga gabah,” katanya.