KABAR PANGANDARAN — Suasana Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran mendadak hening bercampur haru pada Jumat siang (9/10/2026). Mantan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, tak kuasa membendung air mata saat meluapkan kekecewaan mendalam atas minimnya empati pemerintah daerah terhadap penderitaan warga yang sedang terjerat krisis air bersih.
Momen emosional tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan Hari Jadi ke-14 Kabupaten Pangandaran sekaligus Mitigasi Dampak El Nino dan Kemarau Panjang. Di hadapan pimpinan dewan dan jajaran pejabat daerah, Jeje menilai rencana perhelatan seremonial pesta hari jadi (milangkala) terasa ironis di tengah bencana kekeringan parah.
Menangis Melihat Warga Antre Air
Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Jeje mengkritik keras sikap pimpinan daerah yang dinilainya terlalu fokus mematangkan panggung hiburan. Padahal, ribuan warga di pelosok desa saat ini harus berjuang keras demi mendapatkan air bersih.
”Miris saya mendengarnya. Empati terhadap situasi tidak ada sama sekali,” ujar Jeje sambil mengusap air matanya. “Menangis saya. Rakyat sedang susah air, mengantre dua minggu, kok kita malah joget-joget? Ke mana rasa kepekaan pemimpin terhadap kondisi rakyat?”
Menurut Jeje, pemerintah daerah semestinya memprioritaskan langkah taktis penanggulangan darurat kekeringan. Ia menyayangkan ketiadaan paparan peta mitigasi komprehensif dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait wilayah terdampak krisis air dan potensi risiko sanitasi kesehatan.
Soroti Beban Anggaran Desa dan Risiko Hukum
Selain masalah kepekaan sosial, Jeje membedah potensi beban keuangan yang dialihkan ke tingkat desa demi menyukseskan gelaran lomba dan festival hari jadi. Meski ada klaim bahwa perhelatan tersebut tidak menyedot APBD dalam jumlah besar, ia mengkalkulasi bahwa mobilisasi desa justru memicu pengeluaran terselubung.
”Ada 93 desa. Kalau masing-masing harus ikut lomba, sewa odong-odong, dan beli kostum—katakanlah menghabiskan Rp10 juta per desa—itu sudah hampir Rp1 miliar uang yang keluar. Dari mana anggarannya? Itu uang rakyat,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan risiko jerat hukum bagi aparatur desa maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jika nekat melakukan pungutan atau pergeseran mata anggaran tanpa dasar regulasi yang sah.
”Ingat, Anda berpotensi diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Jangan sampai persoalan anggaran ini menyeret banyak pihak ke ranah hukum,” tutur Jeje memperingatkan.
Ingatkan Peran Pemimpin
Menutup pernyataannya, mantan orang nomor satu di Pangandaran itu meminta agar momentum ulang tahun ke-14 daerah dijadikan ajang evaluasi dan introspeksi diri, bukan panggung pencitraan.
”Kita ini bukan memimpin di hutan rimba. Ada rakyat yang jeritannya harus didengar. Jangan tunggu rakyat bergerak dengan caranya sendiri karena merasa aspirasinya diabaikan,” pungkasnya.***
