KABAR PANGANDARAN – Ratusan warga penggarap yang tergabung dalam Forum Peduli Sanghiangkalang menolak sekaligus mempertanyakan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Cijulang Permai di Blok Pamugaran Sanghiangkalang, Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran.
Warga mendesak pemerintah agar lahan seluas 70 hektare tersebut dialihkan pengelolaannya demi kesejahteraan masyarakat setempat.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam kegiatan audiensi yang berlangsung di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sanghiangkalang, Batukaras, pada Jumat (20/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran,Camat Cijulang,Kepala Desa Batukaras serta ratusan warga penggarap lahan.
Ketua Forum Peduli Sanghiangkalang Batukaras, Ade Rukanda Koswara, menyoroti sejumlah kejanggalan terkait perpanjangan izin HGB perusahaan tersebut. Berdasarkan salinan sertifikat yang diketahui masyarakat, masa berlaku HGB PT Cijulang Permai dinilai telah habis sejak tahun 2017. Selain itu, lahan seluas 70 hektare tersebut selama ini disebut tidak dimanfaatkan atau dibiarkan terbengkalai oleh pihak perusahaan.
”Masyarakat mempertanyakan siapa pihak yang berwenang memperpanjang HGB tanah Pamugaran Sanghiangkalang seluas 70 hektare kepada PT Cijulang Permai, padahal lahan tersebut tidak digunakan,” ujar Ade dalam pemaparannya.
Tuntutan Pemanfaatan Lahan dan Komitmen Warga
Saat ini, lahan tersebut telah digarap dan menjadi tumpuan hidup bagi ratusan warga sekitar, mulai dari petani, pekebun, pembudi daya ikan dan udang, nelayan, hingga pedagang kecil. Banyak pula warga yang tidak memiliki tanah pribadi sehingga menggantungkan nasib pada lahan tersebut untuk tempat tinggal maupun mendirikan warung.
Oleh karena itu, Forum Peduli Sanghiangkalang menyampaikan tiga poin aspirasi utama kepada pemerintah agar HGB PT Cijulang Permai tidak lagi diperpanjang:
• Pertanian dan Budi Daya: Memberikan akses kepada petani dan pekebun yang tidak memiliki lahan sendiri untuk menanam padi, berkebun, serta mengembangkan kampung budi daya ikan dan udang.
• Fasilitas Nelayan dan Pedagang: Mengajukan bantuan pembangunan rumah nelayan dan kampung nelayan, sekaligus penataan area warung bagi para pedagang kecil.
• Pengembangan Wisata dan Konservasi: Membangun fasilitas rest area guna mendukung sektor pariwisata Batukaras, sembari tetap melestarikan kawasan hutan mangrove yang ada di Sanghiangkalang.
Sebagai bentuk tanggung jawab hukum, ratusan warga penggarap menegaskan kesiapan mereka untuk memenuhi kewajiban membayar pajak maupun biaya sewa lahan secara resmi kepada pemerintah apabila hak pengelolaan diberikan kepada masyarakat.
Respons Ketua DPRD Pangandaran
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan bahwa kehadirannya merupakan bentuk komitmen untuk menyerap langsung aspirasi warga terkait sengketa lahan HGB PT Cijulang Permai.
Ia menjelaskan, pihaknya tengah mengumpulkan data riwayat tanah serta melakukan pemetaan bersama pemerintah desa, mengingat terdapat dua objek HGB di kawasan tersebut.
”Kami hadir langsung ke lapangan untuk mencari informasi terkait persoalan tanah di wilayah Desa Batukaras ini. Selanjutnya, kita sepakati langkah-langkah penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Asep.***












