KABAR PANGANDARAN – Rencana Pemerintah Kabupaten Pangandaran menghibahkan lahan seluas 30 hektar untuk pembangunan kampus baru Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung memicu sorotan. Mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, mendesak Pemkab dan DPRD Pangandaran untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan strategis tersebut.
Sebelumnya, rencana hibah lahan di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih ini disampaikan langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriyami bersama Rektor ISBI Bandung Retno Dwimawarti pada acara Festival dan Expo KKN di Alun-alun Parigi, Minggu (23/8/2026).
Jika terealisasi, Pangandaran diproyeksikan menjadi lokasi kampus utama ISBI.
Rektor ISBI Bandung, Retno Dwimawarti, menjelaskan bahwa alokasi lahan ditingkatkan dari rencana awal 10 hektar menjadi 30 hektar demi memenuhi standar kementerian untuk perguruan tinggi negeri. Pihaknya bersama pemkab juga telah menyurvei lokasi di Desa Cikalong.
Menanggapi hal itu, Jeje Wiradinata menilai pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan penyelesaian dan evaluasi komprehensif terhadap perguruan tinggi yang sudah ada di Pangandaran, seperti PSDKU Universitas Padjadjaran (Unpad) dan IAIN.
”Selesaikan dulu persoalan kampus yang sudah ada, seperti Unpad dan IAIN. Itu kan belum selesai. Bagaimanakah komitmennya, bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan akses dan indeks pendidikan warga Pangandaran?” tegas Jeje, Kamis (27/8/2026).
Evaluasi Efektivitas Kampus dan Urgensi Lahan
Jeje menekankan pentingnya kajian mendalam mengenai produktivitas perguruan tinggi yang ada sebelum menambah fasilitas baru. Menurutnya, Pemkab perlu menghitung secara presisi persentase warga asli Pangandaran yang terserap di kampus-kampus tersebut.
”Jangan hanya mengejar kuantitas atau jor-joran menambah perguruan tinggi baru, sementara anak-anak kita sendiri tidak mendapatkan manfaat optimal. Untuk apa perguruan tinggi banyak kalau kontribusinya terhadap akses pendidikan warga lokal masih minim?” ujarnya.
Selain itu, Jeje mengingatkan bahwa alokasi lahan 30 hektar merupakan aset daerah yang sangat berharga bagi masyarakat Pangandaran yang berjumlah sekitar 415 ribu jiwa. Penggunaannya harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan primer warga.
”Kalau hasil kajian nanti menyatakan perlu dan siap, baru kita mendukung. Tapi sekarang, kaji dulu dengan benar dan matang,” tambah Jeje.
Desak Dialog Bersama Pemangku Kepentingan
Guna menyikapi keputusan strategis ini, Jeje menyarankan Bupati Citra Pitriyami dan DPRD Pangandaran untuk membuka ruang diskusi yang transparan dan inklusif sebelum mengesahkan hibah.
”Selain dengan DPRD, Bupati mestinya ajak juga dialog dan minta saran pendapat dari Dewan Pendidikan, presidium, tokoh-tokoh pendidikan, serta tokoh masyarakat,” tutur Jeje.
Ia berharap Pemkab dan legislatif dapat bertindak lebih bijak dan tidak mengambil keputusan secara impulsif demi keberlanjutan serta keterharusan pembangunan pendidikan di Pangandaran.***
