KABAR PANGANDARAN – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran menghibahkan lahan seluas 30 hektar di Desa Cikalong untuk pembangunan kampus baru Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung menuai kritik tajam. Proyek ini diproyeksikan menjadikan Pangandaran sebagai kampus utama ISBI selain di Bandung.
Wacana pelepasan aset daerah tersebut sebelumnya disampaikan oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriyami bersama Rektor ISBI Bandung Retno Dwimawarti pada acara Festival dan Expo KKN di Alun-alun Parigi, Minggu (23/8/2026).
Menanggapi hal itu, Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Mina Mandiri Kabupaten Pangandaran, Datam Sutarjo, meminta Pemkab Pangandaran mengkaji ulang peruntukan aset secara mendalam. Ia mengingatkan agar pengelolaan barang milik daerah (BMD) tidak didasari oleh kepentingan subjektif atau sekadar agenda seremonial.
”Perlu kajian mendalam. Jangan karena Ibu Bupati diberi peran Dewi Siti Samboja, jadi mengobral tanah,” tegas Datam.
Menurutnya, lahan puluhan hektar tersebut jauh lebih berdaya guna jika dialokasikan bagi program pemukiman nelayan lokal yang hingga kini belum memiliki rumah pribadi.
Potensi Tampung 4.200 KK Nelayan
Berdasarkan kalkulasi Puskud Mina Mandiri, lahan 30 hektar (setara 21.000 bata) memiliki kapasitas besar untuk mengatasi krisis hunian warga pesisir.
Dengan skema pemanfaatan 5 bata per Kepala Keluarga (KK), area hibah tersebut diperkirakan mampu menampung pemukiman bagi 4.200 KK nelayan.
”Daripada digunakan untuk yang lain, alangkah lebih baiknya tanah tersebut difungsikan untuk hunian para nelayan,” ujar Datam.
Datam mengungkapkan, dari estimasi 10 ribu nelayan di Kabupaten Pangandaran, sebagian besar masih berada dalam kondisi ekonomi rentan serta belum memiliki aset tanah maupun rumah.
”Dari sekitar 10 ribu nelayan yang ada, sekitar 50 persennya belum punya tanah dan rumah. Jika alokasi ini diperuntukkan bagi mereka, saya rasa dampaknya akan jauh lebih bermanfaat,” tuturnya.
Dorong Pemkab Reorientasi Skala Prioritas
Puskud Mina Mandiri turut menyampaikan keprihatinannya atas orientasi pemanfaatan aset daerah yang dinilai belum menyentuh sektor krusial masyarakat bawah. Datam menekankan bahwa masyarakat pesisir membutuhkan solusi nyata melalui penyediaan infrastruktur pemukiman rakyat ketimbang alokasi lahan yang terkesan impulsif.
Ia berharap Bupati Citra Pitriyami beserta jajaran Pemkab Pangandaran dapat menata ulang skala prioritas pembangunan, sehingga alokasi pemanfaatan lahan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga.
”Kami prihatin melihat kondisi nelayan di Pangandaran yang masih banyak belum memiliki tempat tinggal. Pemkab harus melihat mana yang menjadi kebutuhan paling mendesak,” pungkas Datam.***
