KABAR PANGANDARAN — Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran bersama perwakilan Koperasi Usaha Desa (KUD) Mina menggelar pertemuan di Cibenda, Kecamatan Parigi, Jumat (2/10/2026). Pertemuan tersebut bertujuan menginventarisasi sejumlah persoalan krusial yang dialami para nelayan lokal.
Ketua HNSI Pangandaran, Jeje Wiradinata, menilai perhatian pemerintah daerah terhadap sektor kelautan dan perikanan masih minim jika dibandingkan dengan sektor pertanian.
”Bantuan alat mesin pertanian banyak, normalisasi pengairan ada, subsidi pupuk dan benih juga melimpah. Namun, nelayan laut seolah diabaikan,” kata Jeje.
Padahal, Jeje menegaskan bahwa kontribusi ekonomi dari sektor perikanan tangkap di Pangandaran sangat berpotensi. Berdasarkan data hingga September 2026, perputaran uang melalui KUD Mina di sejumlah titik di Pangandaran telah menembus angka puluhan miliar rupiah:
KUD Minasari: Rp23,8 miliar
KUD Batukaras: Rp4 miliar
KUD Legok Jawa: Rp2,6 miliar
KUD Boyongsali: Rp2,5 miliar
Secara keseluruhan, akumulasi transaksi perikanan tangkap telah mencapai Rp34 miliar dan diproyeksikan menembus Rp50 miliar hingga akhir tahun.
Rumuskan Tiga Poin Utama
Dalam pertemuan tersebut, para pengurus merumuskan tiga masalah utama yang akan dibawa ke rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Pangandaran:
Polemik BBM dan Zonasi Tangkap: Mengatasi potensi konflik sosial antarnelayan terkait zona penangkapan ikan serta kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dampak Tongkang Batubara: Menuntut pemulihan lingkungan dan kompensasi atas kerusakan terumbu karang akibat aktivitas pelayaran tongkang batubara.
Infrastruktur dan Abrasi: Meminta percepatan pengerukan (normalisasi) pelabuhan, pembenahan pabrik es, serta penanganan abrasi pantai, khususnya di kawasan Batukaras.
Desak Pemda Bersikap Adil
Melihat dinamika tersebut, Jeje mendesak Bupati, Wakil Bupati, serta Ketua DPRD Pangandaran untuk hadir langsung dalam rapat koordinasi yang dijadwalkan pada Kamis mendatang. Pengurus HNSI juga secara tegas menolak wacana penerapan pajak bagi nelayan skala kecil (one-day fishing).
”Nelayan skala kecil ini mencari nafkah harian dengan kapal berukuran di bawah 10 GT. Sangat tidak adil jika mereka dibebani pajak, sementara fasilitas penunjang belum memadai,” tegas Jeje.
Selain itu, HNSI berharap penanganan abrasi di kawasan Batukaras dapat segera terealisasi tanpa mengganggu aktivitas pariwisata. Pembuatan sentra parkir perahu yang tertata diharapkan bisa menyelaraskan kebutuhan nelayan dengan penataan ruang pariwisata daerah.***
