KABAR PANGANDARAN — Mantan Bupati Pangandaran dua periode, Jeje Wiradinata, membeberkan evaluasi komprehensif terkait arah pembangunan Kabupaten Pangandaran saat ini. Pernyataan tajam tersebut disampaikan secara langsung dalam kegiatan “Evaluasi dan Refleksi 14 Tahun Pangandaran” yang diselenggarakan oleh Komunitas Masyarakat Pangandaran Sauyunan (KOMPAS) di Sagati Margacinta, Sabtu (31/10/2026).
Dalam acara bertema “Merajut Kebersamaan Untuk Kemajuan Pangandaran” tersebut, Jeje mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengukur pencapaian pemerintah daerah secara terstruktur, bukan sekadar menggunakan perasaan semata. Sebagai salah satu konseptor pemenangan bupati saat ini, Jeje mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan arah kebijakan tetap berada pada relnya.
RPJMD sebagai “Pisau Analisis” Pembangunan
Menurut Jeje, keberhasilan atau kegagalan pembangunan saat ini harus diukur menggunakan “pisau analisis” yang jelas, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen lima tahunan ini merupakan payung hukum resmi yang memuat visi, misi, dan janji politik kepala daerah.
“Apakah pembangunan ini sudah on the track pada relnya atau belum? Apakah pembangunannya ada bias atau tidak pas? Maka kita harus punya alat ukurnya,” tegas Jeje.
Ia mengingatkan terdapat 14 janji politik bupati saat kampanye yang telah dituangkan ke dalam dokumen RPJMD dan wajib dievaluasi realisasinya. Visi utama pembangunan tersebut berfokus pada perwujudan wisata Pangandaran mendunia, yang dititikberatkan pada pendidikan agama dan karakter.
Warisan Pembangunan Era Jeje Wiradinata
Sebagai bahan perbandingan dalam melanjutkan estafet pembangunan, Jeje memaparkan sejumlah pencapaian masif sepanjang masa jabatannya:
• Pembangunan Jalan: Menyelesaikan 544,18 kilometer jalan kabupaten serta mengeksekusi jalan lintas pantai sepanjang 101 kilometer untuk mengurai kemacetan wisata.
• Infrastruktur Kesehatan: Berhasil mendirikan rumah sakit daerah di tengah keterbatasan anggaran awal melalui lobi aktif kucuran dana miliaran rupiah dari Gubernur hingga Presiden Joko Widodo.
• Pembangunan Jembatan: Merampungkan pembangunan tujuh jembatan strategis.
Jeje menekankan bahwa sebagian besar infrastruktur dasar Pangandaran sebenarnya telah rampung. Jika pemerintahan saat ini tidak terbebani utang, alokasi anggaran sebesar Rp52 miliar dapat dimanfaatkan untuk membangun jalan desa tambahan sepanjang 20 kilometer setiap tahunnya.
Sentilan Keras: Kepekaan Pemimpin dan Utang Desa
Di luar evaluasi struktural, Jeje memberikan teguran keras terhadap gaya kepemimpinan serta sensitivitas pemerintah daerah saat ini. Ia menyoroti skala prioritas anggaran yang dinilai kurang berpihak pada persoalan mendesak di masyarakat, salah satunya masalah tunggakan utang pemerintah daerah kepada desa.
Ia juga menyoroti sikap jajaran pemda yang dinilainya kurang etis karena menggelar acara hiburan di tengah penderitaan masyarakat yang menghadapi musim kemarau panjang.
“Saya ini kan ketua partainya, konseptor pemenangannya. Maka wajar mengingatkan, ‘Hei Bu, lagi kemarau, jangan joget-joget. Jangan ada air mata, rakyat lagi kekeringan’,” ujar Jeje menirukan teguran yang disampaikannya.
Sebagai penutup, Jeje menegaskan bahwa evaluasi kritis ini bukan bertujuan mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk pengingat agar pembangunan Pangandaran ke depan berjalan lebih terarah, terkontrol, dan transparan demi kesejahteraan seluruh masyarakat.***
