KABAR PANGANDARAN — Sekretaris DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pangandaran, Riki Zulfikri, menegaskan komitmen partainya terhadap kedisiplinan kader di legislatif. Sikap tegas ini disampaikan sebagai respons atas sorotan publik terkait ketidakhadiran mayoritas anggota Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna Istimewa Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran pada Minggu, 25 Oktober 2026.
Pimpinan partai berlambang banteng tersebut menekankan bahwa pihaknya tidak akan segan menjatuhkan sanksi paling berat bagi kader yang mengabaikan rapat-rapat krusial yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Sanksi Pemecatan untuk Urusan Krusial
Riki menyatakan sikap kerasnya terhadap anggota fraksi yang berani mangkir dari tugas utama mereka sebagai wakil rakyat dalam perumusan kebijakan.
”Saya sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran akan mengusulkan sanksi sekeras-kerasnya sampai kepada pemecatan bagi anggota fraksi yang tidak hadir di dalam rapat atau agenda dewan untuk merumuskan kebijakan kepentingan masyarakat Pangandaran,” tegas Riki.
Kebijakan krusial yang dimaksud mencakup urusan-urusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, mulai dari pembahasan anggaran hingga penanganan krisis seperti bencana. Bagi Riki, absen dalam rapat-rapat esensial semacam ini merupakan pelanggaran kedisiplinan yang fatal.
Klarifikasi Ketidakhadiran di Paripurna Milangkala
Terkait ketidakhadiran mayoritas kadernya pada Rapat Paripurna Istimewa Milangkala ke-14, Riki memberikan klarifikasi. Ia menilai bahwa agenda peringatan hari jadi kabupaten tersebut bersifat sakral, namun tidak dirancang untuk mengambil keputusan strategis sehingga tidak memerlukan kuorum. Rapat tersebut tetap sah berjalan meskipun hanya dihadiri sedikit anggota dewan karena sifatnya yang seremonial.
Meski demikian, Riki menegaskan bahwa secara institusional kepartaian, PDIP tetap menghormati agenda paripurna tersebut.
Di akhir penjelasannya, Riki turut menyoroti prioritas utama partai saat ini. Menurutnya, menghadiri acara peringatan memang penting, tetapi perjuangan nyata kader harus selalu diarahkan pada kesejahteraan masyarakat luas.
”Menghadiri atau menghormati acara milangkala itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah berjuang sekeras-kerasnya untuk kepentingan masyarakat banyak, sesuai dengan cita-cita pemekaran,” pungkas Riki.
