KABAR PANGANDARAN – Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pangandaran, Muhlis Nawawi Aziz, mendesak agar oknum anggota TNI yang diduga menganiaya sejumlah santri di Kecamatan Cimerak segera dipecat.
Menurut Muhlis, sanksi tegas berupa pemecatan mutlak diperlukan untuk memberikan efek jera agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, khususnya di wilayah Kabupaten Pangandaran.
Selain penindakan terhadap pelaku, GP Ansor juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 336/Merak Sakti. Muhlis mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak masukan dari warga setempat yang merasa kurang nyaman dengan situasi di lingkungan sekitar.
“Kami meminta dievaluasi total keberadaan Yonif TP 336/Merak Sakti, karena menurut informasi dari beberapa pihak dan warga masyarakat setempat, keberadaannya sedikit meresahkan baik di lingkungan sekitar maupun di wilayah Kecamatan Cimerak,” ujar Muhlis Setelah Usai Menggelar Aksi Damai Bela Santri di Depan Pendopo Bupati Alun Alun Parigi, Jumat,13 November 2026.
Soroti Dampak Psikis Korban
Dalam insiden tersebut, tercatat ada enam santri yang menjadi korban. Muhlis menegaskan bahwa hal yang paling mengkhawatirkan bukanlah luka fisik semata, melainkan trauma psikologis yang dialami para korban maupun santri lainnya.
“Korban semuanya ada enam santri, tetapi yang paling besar itu efeknya psikis. Kalau efek pukulan itu bisa diobati. Sehingga saya ada ketakutan nantinya ada santri-santri lain yang tidak ingin mondok karena kejadian seperti itu,” jelasnya.
Desak Evaluasi Perda Miras
Muhlis menilai faktor utama pemicu tindakan kekerasan ini adalah minuman keras (miras). Ia menyoroti kondisi terduga pelaku yang masuk ke area pesantren dalam keadaan mabuk.
Atas dasar itu, PC GP Ansor Pangandaran menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) Pangandaran beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk segera mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), khususnya terkait pengendalian peredaran miras.
“Kami menuntut agar aturan tersebut ditinjau ulang dan dilaksanakan secara total oleh semua pihak terkait, baik dari unsur masyarakat, ulama, maupun Forkopimda,” tegasnya.
Sebagai penutup, Muhlis memberikan tenggat waktu kepada pihak-pihak terkait untuk segera merespons tuntutan tersebut. Ia memastikan GP Ansor akan kembali turun ke jalan jika tidak ada langkah konkret dan konfirmasi yang jelas, terutama dalam memberantas peredaran miras yang dinilai menjadi akar permasalahan berbagai aksi kekerasan di Kabupaten Pangandaran.***
