KABAR PANGANDARAN – Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, berharap kepengurusan baru DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Pangandaran periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Dedi Hermawan dapat lebih aktif dan proaktif dalam menjalankan peran organisasi.
Harapan tersebut disampaikan Citra usai memberikan sambutan pada Musyawarah Cabang (Muscab) III DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Pangandaran di Aula Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Selasa (8/9/2026).
Menurut Citra, APDESI memiliki peran strategis sebagai wadah komunikasi dan konsolidasi bagi seluruh kepala desa. Kepengurusan baru diharapkan mampu menyerap berbagai persoalan di tingkat desa untuk disampaikan kepada pemerintah daerah.
”Harapan saya, APDESI ke depan dengan kepengurusan baru ini bisa lebih aktif dan proaktif untuk masyarakat. Selain itu, menjadi wadah seluruh kepala desa untuk berkomunikasi dan menyampaikan berbagai permasalahan di desa,” ujar Citra.
Ia menilai pemerintah desa berada di posisi strategis karena merupakan struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, dinamika serta persoalan warga dapat terdeteksi lebih awal melalui pemerintah desa.
”Kemajuan daerah berawal dari desa. Jika desanya maju, baru daerahnya ikut maju. Karena itu, APDESI harus berperan aktif untuk masyarakat,” tegasnya.
Citra juga menekankan agar DPC APDESI Merah Putih periode 2026–2031 mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara para kepala desa dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Sementara itu, Ketua Terpilih DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Pangandaran, Dedi Hermawan, menyatakan bahwa dirinya tidak bisa bekerja sendiri dalam mengemban amanah tersebut. Langkah awal yang akan dilakukannya adalah membangun konsolidasi dan berdiskusi dengan para kepala desa serta jajaran pengurus.
”Ke depan, 93 desa di Pangandaran ini mau dibawa ke mana? Tentunya saya tidak bisa bekerja sendirian. Saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan rekan-rekan untuk menentukan arah organisasi,” kata Dedi.
Dedi menambahkan, program-program positif dari kepengurusan sebelumnya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan kerja ke depan. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatiannya adalah pemenuhan kebutuhan desa serta peningkatan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Ia pun berharap pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta pihak-pihak terkait dapat memberikan dukungan dan kebijakan yang mempermudah jajaran pemerintah desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
