KABAR PANGANDARAN – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk segera mengambil langkah nyata dalam menangani kapal pengangkut batu bara yang kandas di perairan Pangandaran.
Desakan tersebut mencuat setelah proses penanganan insiden yang telah berlangsung hampir satu bulan dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti. Kondisi itu memicu kekhawatiran masyarakat pesisir, terutama para nelayan, terhadap potensi kerusakan lingkungan laut dan dampaknya terhadap sektor perikanan.
Jeje mengatakan, pihaknya telah menghadiri pertemuan dan pemaparan teknis yang digelar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pangandaran. Namun, hingga kini belum terlihat langkah konkret yang mampu menjawab keresahan masyarakat terkait proses evakuasi maupun pemulihan lingkungan.
“Awalnya kami mendapat informasi bahwa penanganan akan dilakukan secara cepat. Namun sampai hari ini belum ada tindakan pemulihan yang signifikan, padahal insiden ini sudah berlangsung hampir satu bulan,” ujar Jeje usai menghadiri rapat tersebut.
Menurutnya, muatan batu bara yang masih berada di kapal kandas itu berpotensi menimbulkan ancaman serius karena lokasinya berada di kawasan konservasi terumbu karang. Jika proses evakuasi terus tertunda, risiko pencemaran dan kerusakan ekosistem laut diperkirakan akan semakin besar.
Jeje menilai paparan batu bara dalam jangka waktu lama dapat memicu perubahan kualitas perairan melalui proses kimia dan fisika yang berdampak langsung terhadap biota laut. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan mengganggu aktivitas penangkapan ikan yang menjadi sumber penghidupan utama nelayan Pangandaran.
“Semakin lama proses evakuasi ditunda, semakin besar potensi kerusakan lingkungan laut akibat proses kimiawi dan fisika dari muatan batu bara. Ini tentu sangat membahayakan mata pencaharian nelayan,” tegasnya.
HNSI meminta agar Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama pemerintah daerah tidak hanya melakukan pendataan dan koordinasi administratif, tetapi segera menyusun rencana aksi yang jelas, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan nelayan.
Selain percepatan penanganan, Jeje juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang transparan dari pihak syahbandar, pemerintah daerah, maupun instansi terkait akan membantu mengurangi keresahan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap proses penanganan insiden.
“Kami berharap penanganan dilakukan secara terbuka dan transparan. Pemerintah daerah, Kemenhub, HNSI, serta nelayan harus duduk bersama agar langkah-langkah yang diambil benar-benar cepat dan tepat,” katanya.
Hingga kini, HNSI masih menunggu realisasi komitmen pemerintah dalam mempercepat proses evakuasi kapal sekaligus pemulihan ekosistem laut agar aktivitas perikanan di wilayah Pangandaran dapat kembali berjalan normal.
Sementara itu, usai mengikuti rapat teknis bersama Kemenhub dan HNSI di Kantor UPP Kelas III Pangandaran, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami belum memberikan keterangan kepada awak media mengenai langkah pemerintah daerah dalam menangani dampak lingkungan dari insiden tersebut.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah wartawan berupaya meminta tanggapan terkait strategi pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi pencemaran batu bara di kawasan konservasi. Namun, Bupati langsung menuju kendaraan dinasnya dan hanya menyampaikan bahwa dirinya harus segera menghadiri agenda lain yang telah dijadwalkan.
Belum adanya pernyataan resmi dari pemerintah daerah mengenai hasil rapat maupun rencana tindak lanjut menjadi perhatian sejumlah pihak. Kalangan nelayan berharap pemerintah segera menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melindungi ekosistem laut serta keberlangsungan mata pencaharian nelayan.***
