bjb
Berita  

Jawaban Bupati Pangandaran Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap LKPJ Tahun 2023

Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Pangandaran telah menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023 layak dibahas pada tahap berikutnya.Kamis,28 Maret 2024.(M Jerry/KP).

KABAR PANGANDARAN – Berkaitan dengan pandangan umum fraksi – fraksi DPRD Pangandaran, pada prinsipnya fraksi-fraksi menyetujui bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pangandaran tahun 2023 layak dibahas pada tahap berikutnya.Kamis,28 Maret 2024.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan jawaban dari pandangan umum fraksi-fraksi bahwa memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah semakin mengoptimalkan.

“Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga kemitraan antara pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan DPRD semakin mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya.

Sebagaimana kita maklumi bahwa tahun Anggaran 2023 merupakan tahun pergeseran dari Pandemi ke gejolak ekonomi global antara lain masalah inflasi harga bahan pokok dan komoditi yang cukup berdampak pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, kita mampu bangkit bertahap dalam semua aspek ekonomi pembangunan. Perencanaan dan penganggaran kinerja pemerintah kabupaten pangandaran tahun 2023 sebagaimana arahan pemerintah pusat bahwa kita harus menyusun perencanaan dengan optimis, sehingga prediksi dan asumsi yang kita gunakan berdasarkan perhitungan optimis.

Beberapa indikator makro pembangunan juga menunjukkan peningkatan atau tren yang positif antara lain naiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), turunnya angka kemiskinan dan juga angka pengangguran.

Bahwa LKPJ yang kami sampaikan telah mengacu pada Permendagri nomor 18 tahun 2020 baik secara sistematika maupun substansi telah sesuai. Penyajian angka-angka pelaporan keuangan dalam LKPJ dapat dimungkinkan perlu adanya penyesuaian kembali karena belum dilakukan hasil audit BPK.

Terkait dengan beberapa arahan dari pemerintah pusat juga antara lain untuk konsentrasi pada permasalahan penanganan inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, percepatan penggunaan produk dalam negeri terus kita upayakan untuk diselesaikan.

Sementara itu fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Pangandaran telah menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023 layak dibahas pada tahap berikutnya.***