KABAR PANGANDARAN – Suasana di depan kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran mendadak menjadi pusat perhatian pada Senin pagi, 27 April 2026. Ratusan pelaku usaha jasa rental All-Terrain Vehicle (ATV) berkumpul untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana relokasi lapak usaha yang mereka anggap belum sepenuhnya jelas. Wajah-wajah tegang tampak menghiasi kerumunan, seiring kekhawatiran para pengusaha terhadap masa depan usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Di tengah situasi yang mulai memanas, kehadiran mantan Bupati Pangandaran dua periode, Jeje Wiradinata, justru membawa perubahan suasana yang signifikan. Dengan mengenakan kaos olahraga berwarna hijau, Jeje yang saat itu tengah menjalani rutinitas lari pagi, menghentikan langkahnya ketika melihat kerumunan massa di depan kantor Disparbud. Tanpa ragu, ia mendekati para pengusaha dan langsung berdiri di tengah-tengah mereka untuk mendengarkan keluhan yang disampaikan.
Momen tersebut sontak menarik perhatian banyak orang. Tidak sedikit yang menilai kehadiran Jeje di tengah aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil, khususnya para pelaku usaha wisata yang selama ini ikut menopang geliat pariwisata Pangandaran. Dengan gaya komunikasinya yang dikenal sederhana dan membumi, Jeje mengambil mikrofon dan mulai berbicara kepada massa.
Dalam penyampaiannya, Jeje meminta para pengusaha ATV untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan relokasi lapak usaha harus diselesaikan melalui komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Saya minta teman-teman tetap sabar. Pemerintah daerah tidak akan menelantarkan masyarakatnya. Semua sedang diproses, terutama soal sinkronisasi data agar tidak ada yang dirugikan,” ujar Jeje di hadapan para peserta aksi.
Ia menegaskan bahwa proses penataan kawasan wisata merupakan bagian dari upaya mempercantik wajah pariwisata Pangandaran agar lebih tertata dan nyaman bagi wisatawan. Namun demikian, penataan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan nasib para pelaku usaha lokal yang selama ini menjadi bagian penting dalam roda ekonomi kawasan pantai.
Jeje juga menjelaskan bahwa dirinya bersama sejumlah tokoh daerah lainnya ikut memberikan supervisi terhadap proses penataan tersebut. Menurutnya, semua keputusan nantinya akan tetap berada di tangan pemerintah daerah melalui mekanisme yang terbuka dan melibatkan masyarakat.
“Jangan sampai kita terpecah hanya karena informasi yang belum tentu benar. Kalau datanya sudah selesai diverifikasi, semua pihak akan dipanggil dan diajak duduk bersama,” katanya.
Pernyataan itu perlahan mampu meredakan ketegangan. Para pengusaha yang sebelumnya menyampaikan aspirasi dengan nada tinggi mulai terlihat lebih tenang. Sebagian dari mereka bahkan mengangguk tanda memahami penjelasan yang disampaikan Jeje.
Salah seorang perwakilan pengusaha ATV mengaku lega setelah mendapatkan penjelasan langsung. Mereka berharap pemerintah benar-benar menepati janji untuk melibatkan para pelaku usaha dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga relokasi tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun hilangnya mata pencaharian.
Kurang dari satu jam, suasana yang semula dipenuhi ketegangan berubah menjadi lebih kondusif. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah mendapatkan kepastian bahwa akan ada dialog lanjutan antara pemerintah dan perwakilan pengusaha.
Peristiwa tersebut kembali menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang humanis masih menjadi cara efektif dalam meredam gejolak sosial di tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi persoalan penataan kawasan wisata yang menyangkut kepentingan banyak pihak.***
