KABAR PANGANDARAN – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan relokasi pemukiman bagi warga yang sebelumnya menempati kawasan Pasar Wisata (PW), Rabu (11/3/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan hunian baru bagi masyarakat berjalan dengan aman, layak, dan tertata.
Dalam kunjungannya, Asep Noordin didampingi perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Ia menyoroti sejumlah aspek penting yang perlu segera diperhatikan, mulai dari kondisi struktur tanah hingga ketersediaan fasilitas sanitasi dan infrastruktur pendukung.
Risiko Longsor Jadi Perhatian
Saat meninjau area pembangunan, Asep mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi geologis di lokasi relokasi. Menurutnya, wilayah tersebut didominasi tanah merah dan batuan lempung yang memiliki potensi pergerakan tanah cukup tinggi, sehingga berisiko menimbulkan longsor jika tidak ditangani dengan baik.
“Kita tahu wilayah ini memiliki tingkat kerawanan longsor yang lumayan tinggi karena struktur batu lempungnya. Saya berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah mitigasi, terutama di area belakang pemukiman harus dilakukan terasering minimal enam meter lagi,” ujar Asep di lokasi proyek.
Ia menekankan bahwa langkah mitigasi sangat penting dilakukan sejak awal agar pemukiman yang dibangun benar-benar aman bagi warga yang akan menempatinya.
Soroti Fasilitas Sanitasi dan Drainase
Selain persoalan struktur tanah, Asep juga menyoroti belum tersedianya fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang memadai di kawasan relokasi tersebut. Menurutnya, fasilitas sanitasi menjadi kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan agar masyarakat dapat tinggal dengan layak.
Tak hanya itu, ia juga menegaskan pentingnya sistem drainase yang baik. Saluran pembuangan air yang tidak tertata dapat memperburuk kondisi tanah dan meningkatkan risiko longsor di masa mendatang.
“Kuncinya ada di saluran air. Harus disiapkan saluran air yang baik menggunakan U-ditch agar air tidak meresap liar ke bawah bangunan. Saya juga meminta dokumen site plan dan kebutuhan MCK segera dilengkapi,” tambahnya.
Catatan DPRD untuk Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Pangandaran juga memberikan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan relokasi tersebut, di antaranya:
Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) untuk menjaga stabilitas dan elevasi tanah di sekitar bangunan.
Akses jalan yang memadai, dengan lebar yang mampu dilalui kendaraan besar seperti truk guna memudahkan mobilisasi warga dan distribusi logistik.
Persiapan jaringan listrik, yang diharapkan dapat berjalan paralel dengan proses pembangunan fisik rumah.
Diupayakan Masuk Anggaran 2027
Asep Noordin menyampaikan bahwa berbagai kebutuhan fasilitas pendukung yang masih belum terpenuhi akan diupayakan masuk dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan di anggaran perubahan bisa mulai kita bahas. Namun secara komprehensif saya kira di tahun 2027 kita bisa anggarkan kembali untuk pemenuhan sarana jalan, listrik, dan fasilitas umum lainnya,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan relokasi tersebut dapat menjadi solusi hunian yang lebih aman, layak, dan tertata bagi warga yang sebelumnya tinggal di kawasan Pasar Wisata, sekaligus mendukung penataan kawasan wisata Pangandaran yang lebih baik.***
