bjb
Berita  

Rekrutmen PPS Pilkada 2024 Kabupaten Pangandaran Mengandung Kontroversi, Caleg DPRD Lolos Seleksi Administrasi?

Rekrutmen PPS Kabupaten Pangandaran Undang Kontroversi, Caleg DPRD Lolos Seleksi Administrasi?

KABARPANGANDARAN – Proses Rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Pangandaran mengandung kontroversi dalam beberapa hal.

Salah satunya dalam Pengumuman KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 206/Pp.04.2-Pu/3218/2024 Tentang Hasil Seleksi Tertulis, ada 516 Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang lolos Administrasi dalam perhelatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, papar Aktivis Mahasiswa Pangandaran, Tian Kadarisman

Tian menambahkan, ada kejanggalan dalam perekrutan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

“Ada salah satu peserta yang membuat saya heran, kenapa bisa lolos administrasi, padahal setelah saya telusuri ini sudah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan,” ujarnya

Salah satu peserta yang berinisial (A), lolos seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara padahal dia pernah menjadi salah satu calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Pangandaran pada pemilu 2024.

Berdasarkan Keputusan KPU kabupaten Pangandaran Nomor 145 Tahun 2023 tantang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten Pangandaran dalam pemilu 2024. 

Jika melihat Pengumuman KPU kabupaten Pangandaran  Nomor: 182/Pp.04.2-Pu/3218/2024 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, point E yang berbunyi “Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.”

“Dari sini ajah kita sudah melihat betapa tidak sinkronnya peraturan yang sudah ditetapkan, masa Februari ke Mei 5 tahun dengan tahun yang sama,”tambah Tian.

Hal ini harus menjadi perhatian khusus KPU kabupaten Pangandaran dalam menjaring perangkat menjelang Pilkada 2024.

“Masa orang politik bermain di penyelenggara, untuk barang bukti saya sudah ada dan ini sudah jelas melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, atau memang ada peraturan/regulasi yang membolehkan caleg bisa daftar jadi penyelenggara?” jelas, Tian.

Dengan polemik ini Tian minta dari pihak KPU Kabupaten Pangandaran untuk segera ditindaklanjuti terkait hal ini, karena jika dibiarkan nanti akan berefek pada pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Pangandaran.

“BAWASLU Kabupaten Pangandaran juga harus lebih teliti dalam mengawasi keberlangsunagan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran”pungkas Tian Kadarisman.***