KABAR PANGANDARAN – Mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, akhirnya angkat bicara terkait isu yang beredar di tengah masyarakat mengenai dugaan keterlibatannya dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).Senin,8 Juni 2026.
Belakangan ini, muncul berbagai spekulasi yang menyebut politikus senior PDI Perjuangan tersebut memiliki pengaruh besar dalam penentuan pengelola dapur umum dan rantai pasok bahan pangan program MBG di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pangandaran.
Menanggapi kabar tersebut, Jeje menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kepemilikan maupun pengelolaan SPPG. Ia memilih merespons isu tersebut dengan menyoroti aspek tata kelola program yang menurutnya perlu diperbaiki agar lebih transparan dan akuntabel.
“Sekarang mekanisme penentuan orang yang punya dapur itu seperti apa? Harusnya ada beauty contest atau mekanisme lain yang lebih terbuka,” ujar Jeje.
Menurutnya, polemik yang berkembang seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem seleksi pengelola dapur umum dalam Program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai keterbukaan proses sangat penting untuk menghindari munculnya berbagai dugaan maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
Jeje mengatakan, apabila mekanisme penunjukan dilakukan secara tertutup, maka ruang spekulasi akan semakin besar. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan anggapan adanya kelompok tertentu yang mendominasi atau memperoleh keuntungan dari program pemerintah bernilai besar tersebut.
Selain menyoroti transparansi, Jeje juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kualitas dan nilai gizi makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar tercermin dalam kualitas makanan yang diterima siswa. Ia mencontohkan, apabila anggaran per porsi ditetapkan sebesar Rp10.000, maka nilai makanan yang disajikan harus sesuai dengan angka tersebut.
“Jangan sampai nilainya berkurang. Mungkin terlihat kecil jika hanya Rp500 per porsi, tetapi ketika dikalikan dengan puluhan ribu penerima manfaat, nilainya menjadi sangat besar,” ujarnya.
Jeje menilai pengawasan terhadap kualitas makanan dan penggunaan anggaran harus dilakukan secara konsisten agar program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal.
Di sisi lain, ia juga mendorong agar Program MBG mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Menurutnya, kebutuhan bahan baku seperti beras, telur, sayuran, hingga kebutuhan pangan lainnya sebaiknya diserap dari petani, peternak, dan pedagang lokal.
Langkah tersebut dinilai dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah karena perputaran uang terjadi langsung di tingkat masyarakat bawah.
Jeje juga menegaskan komitmennya untuk menghindari benturan kepentingan dalam program tersebut. Bahkan, ia mengaku tidak memberikan ruang bagi anggota keluarga maupun kerabat dekat untuk memanfaatkan kedekatan dengannya demi mendapatkan akses bisnis dalam Program MBG.
“Bahkan anak saya sendiri, nggak boleh,” tegasnya.
Ia menilai posisi yang paling tepat baginya saat ini adalah menjadi pengawas dari luar sistem, sehingga dapat memberikan masukan secara objektif tanpa memiliki kepentingan langsung dalam rantai bisnis program tersebut.
“Saya ditakdirkan menjadi politisi. Saya tegaskan tidak memiliki SPPG, tidak pernah menyuplai ke dapur, lebih baik mengambil peran untuk mengawasi,” pungkas Jeje.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi klarifikasi atas berbagai isu yang berkembang di masyarakat, sekaligus penegasan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah.
