KABAR PANGANDARAN – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Pangandaran sebagai langkah strategis untuk memperkuat upaya mitigasi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di wilayah pesisir Pangandaran, Jawa Barat.
Pembentukan forum tersebut dibarengi dengan kegiatan edukasi kebencanaan yang berlangsung selama dua hari, yakni pada 14–15 Juli 2026, bertempat di Hotel Horison Palma Pangandaran, kawasan Pantai Barat Pangandaran. Kegiatan ini diikuti oleh unsur pemerintah daerah, organisasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, serta berbagai komunitas yang memiliki perhatian terhadap penanggulangan bencana.
Koordinator Tim Pemberdayaan Sumber Daya Penthalik BNPB, Iis Yulianti, mengatakan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana merupakan bagian dari komitmen BNPB dalam memperkuat kapasitas daerah agar mampu menghadapi berbagai potensi bencana secara lebih terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Berbagai ancaman seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga kebakaran hutan dan lahan menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama oleh seluruh elemen masyarakat.
“Di Indonesia saat ini telah terbentuk 25 Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat provinsi dan sekitar 50 forum di tingkat kabupaten/kota. Mari kita bersama-sama membangun ketangguhan, karena hampir semua ancaman bencana ada di Indonesia, termasuk di Pangandaran,” ujar Iis dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, keberadaan FPRB diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang mampu menyatukan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, hingga media massa dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana.
Sebagai daerah pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, Pangandaran memiliki potensi ancaman bencana yang cukup beragam. Selain gempa bumi dan tsunami, wilayah ini juga rawan terhadap banjir, longsor di kawasan perbukitan, gelombang tinggi, abrasi pantai, hingga dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
Melalui forum ini, seluruh pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam menyusun strategi mitigasi, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, memperkuat sistem peringatan dini, serta mendorong budaya sadar bencana di setiap lapisan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan tujuh prinsip dasar Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi. Ketujuh prinsip tersebut meliputi kemitraan, kesetaraan, inklusif, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam membangun kerja sama lintas sektor agar seluruh program pengurangan risiko bencana dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.
Selain pembentukan forum, peserta juga mendapatkan berbagai materi mengenai pengurangan risiko bencana, penguatan kapasitas masyarakat, penyusunan rencana aksi daerah, serta pentingnya kolaborasi multipihak dalam menghadapi situasi darurat.
BNPB berharap kehadiran FPRB Kabupaten Pangandaran mampu menjadi motor penggerak dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan berbagai organisasi lainnya, diharapkan risiko bencana dapat diminimalkan sehingga keselamatan masyarakat serta pembangunan daerah dapat terus terjaga secara berkelanjutan.***
