KABAR PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mendorong percepatan penanganan tongkang pengangkut batu bara Nautica 22 yang hingga kini masih berada di perairan Pangandaran. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi yang digelar untuk membahas metode wreck removal atau penyingkiran kerangka kapal sebagai langkah menjaga keselamatan pelayaran, melindungi lingkungan laut, serta memastikan aktivitas masyarakat pesisir tetap berjalan normal.
Dalam kesempatan itu, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan bahwa pembersihan batu bara yang tercecer serta penyediaan suplai bawah air bagi tim penanganan merupakan prioritas utama yang harus segera direalisasikan. Namun demikian, ia mengingatkan seluruh pihak agar tetap mengedepankan aspek keselamatan mengingat kondisi cuaca dan gelombang laut saat ini masih belum sepenuhnya bersahabat.
“Pembersihan batu bara itu menjadi permasalahan yang lebih penting saat ini, termasuk suplai bawah air, dan itu harus segera dilakukan. Tetapi kami juga memohon agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena memang kondisi perairan sekarang kurang baik. Itu menjadi catatan dalam melakukan suplai nanti saat akan melakukan tindakan,” ujar Bupati.
Menurutnya, keselamatan personel yang terlibat dalam operasi penanganan harus menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah tidak ingin percepatan proses evakuasi justru menimbulkan risiko baru bagi petugas maupun masyarakat sekitar.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya percepatan proses pengangkatan batu bara yang masih berada di lokasi kejadian. Meski menyadari proses tersebut tidak mudah dan membutuhkan peralatan khusus serta waktu yang cukup panjang, ia meminta seluruh pihak terkait untuk bekerja maksimal agar dampak insiden tidak semakin meluas.
“Catatan saya satu, bagaimana batu bara ini bisa terangkat. Saya tahu proses itu tidak mudah dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan waktu. Tapi saya mohon agar secepatnya masalah ini segera selesai dan kondisi masyarakat yang terdampak dalam insiden batu bara ini mohon diperhatikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati meminta pihak perusahaan bersama instansi terkait segera menyusun jadwal rencana aksi yang jelas dan terukur. Penyusunan timeline penanganan dinilai penting agar seluruh tahapan pekerjaan dapat dipantau serta dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai progres penanganan sangat dibutuhkan agar masyarakat mendapatkan kepastian dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik. Pemerintah daerah juga berharap seluruh proses penanganan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan pelayaran, serta kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir.
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat penyelesaian persoalan Tongkang Nautica 22 yang telah menjadi perhatian luas masyarakat Pangandaran.
Rapat koordinasi berlangsung di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pangandaran, Kamis (9/7/2026), dan dipimpin langsung oleh Bupati Pangandaran. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP), Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, unsur TNI Angkatan Laut, Polairud, pihak PT Lion Marine, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kewenangan dalam proses penanganan kapal.
Rapat tersebut difokuskan pada pembahasan langkah-langkah teknis, administratif, dan koordinatif yang diperlukan dalam proses evakuasi bangkai kapal beserta penanganan muatan batu bara yang menjadi perhatian publik dalam beberapa pekan terakhir.
