KABAR PANGANDARAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan pentingnya penyelarasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Fokus utamanya adalah menggenjot perekonomian daerah melalui optimalisasi sektor pariwisata secara terstruktur dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Asep usai memimpin Rapat Paripurna Penetapan KUA-PPAS Perubahan 2026 dan Pembahasan KUA-PPAS 2027 di Ruang Paripurna DPRD Pangandaran, Kamis (13/8/2026).
“KUA-PPAS adalah pedoman dan arah kebijakan pembangunan. Tahun 2027, RPJMD kita mengamanatkan akselerasi perekonomian berbasis pariwisata. Ini yang harus dijabarkan ke dalam program kerja konkret,” tegas Asep.
Strategi Utama: Bangkitkan Event Internasional & Potensi Lokal
Untuk mencapai target tersebut, Asep membeberkan sejumlah langkah strategis:
Revitalisasi Event Atraksi Wisata (Event Attraction): Pangandaran mendorong kembali hadirnya kalender kegiatan berskala nasional maupun internasional.
Salah satu agenda prioritas adalah menghidupkan kembali International Kite Festival (Festival Layang-Layang Internasional) yang sempat menjadi ikon daerah namun vakum beberapa tahun terakhir.
Olahraga Bahari & Ekstrem: Memaksimalkan potensi atraksi dirgantara (aero modeling), lapangan pacuan kuda tepi pantai di Legok Jawa, ajang surfing internasional di Batukaras, hingga paddle boarding di Green Canyon.
Pengemasan Seni & Budaya: Tradisi lokal seperti Hajat Laut, Syukuran Nelayan, dan Seren Taun akan dikemas lebih profesional agar bernilai jual tinggi bagi wisatawan tanpa menghilangkan nilai sakralnya.
Penguatan Desa Wisata dan Digitalisasi Sistem
Selain event besar, penguatan dari akar rumput dan modernisasi sistem pengelolaan menjadi prioritas pendukung:
Penguatan Desa Wisata: Mendorong pemerintah daerah memberikan pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas SDM agar desa mampu mengelola potensi alamnya secara mandiri dan profesional.
Digitalisasi & Kelembagaan: Mendorong pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) serta penerapan digital marketing untuk promosi destinasi, pemasaran produk UMKM, dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih transparan.
Aksesibilitas dan Kolaborasi Pentahelix
Asep juga menggarisbawahi tantangan klasik yang masih dihadapi, yakni masalah aksesibilitas dan fasilitas akomodasi menuju objek wisata terpencil.
Pembenahan infrastruktur jalan dan moda transportasi menjadi syarat mutlak agar wisatawan dapat berkunjung dengan nyaman.
Guna mengeksekusi seluruh rencana besar ini, DPRD mendorong skema kerja sama kolaboratif berbasis Pentahelix yang melibatkan lima pilar utama Pemerintah,Akademisi,Pelaku Usaha/Tour Travel,Media Hingga Komunitas Lokal.
“Ujung dari semua strategi ini adalah meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, naiknya PAD dan devisa, serta terbukanya lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran,” pungkas Asep.***
