PARIGI, (KAPOL).-Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata mengaku kesal dengan adanya kritikan yang dilontarkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dengan kinerja pemerintahanya.
Ungkapan kekesalan tersebut disampaikan oleh Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata kepada awak media Jumat 2 Februari 2018.
“Dia adalah anggota dewan provinsi seharus dia fokus dengan tugas dewan nya. Harusnya bunyi keras dia terhadap kebijakan provinsi peran provinsi terhadap rakyat Jawa Barat,” ujarnya.
Anggota DPRD Provinsi tersebut mengkritisi kebijakan program unggulan pasangan Jihad (Jeje-Adang) saat pilkada 2015 yakni tentang Ajengan Masuk Sekolah (AMS) yang dinilai terkesan dipaksakan.
Kritikan tersebut disampaikan anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB melalui media sosial yang menyatakan program ajengan masuk sekolah (AMS) yang digulirkan Pemerintah Daerah Pangandaran dianggap menyimpang dari aturan dan dipaksakan.
Dan sebagai wakil masyarakat Pangandaran di Jawa Barat, menurut Jeje, harunya berjuang di Jawa Barat untuk masyarakat Pangandaran.
“Tapi selama ini sudah hampir 4 tahun jadi dewan di provinsi tidak serupiah pun yang dia perjuangkan. Seperti ketika bencana alam lainnya di Pangandaran dia menghilang,” ujarnya.
Jeje. menyadari bahwa dirinya seneng untuk dikritik, karena itu menurutnya merupakan bagian dari dinamika.
“Tapi sebagai seorang pemimpin apalagi yang berasal dari partai berbasis moral, maka harusnya dia tabayun dalam menyikapi persoalan. kayanya cari panggung,” ucapnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan menerangkan bahwa selama ini pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran sangat terbuka menerima saran dan kritikan dalam pembangunan daerahnya.
Akan tetapi, dirinya meminta kepada masyarakat dalam menyampaikan kritik dan saran bisa disampaikan dengan sikap tabayyun. Karena itu yang diajarkan oleh para kyai dan ulama.
Menurut dia, pemerintah Pangandaran sekarang baru berjalan 2 tahun melaksanakan pemerintahan secara lengkap, diantaranya adanya bupati dan wakil bupati depinitif serta DPRD bahkan adanya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai buku besar pedoman arah pembangunan selama 5 tahun, ini sudah berjalan dengan capaian targetnya.
“Tentunya ini sudah mendapatkan dukungan dari semua pihak dan sangat diperlukan adanya kondusifitas, keamanan dan solidaritas bergotong royong demi kemajuan Pangandaran. Tujuan terbesarnya ialah kesejahteraan masyarakat,” ujar Iwan, Jumat 2 Pebruari 2018.
Dirinya pun menyadari masih banyak kekurangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, setelah adanya bupati Pangandaran definitif yang dijabat oleh Jeje Wiradinata, APBD Pangandaran benar-benar digunakan pada empat prioritas utama pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pariwisata.
“Kami di pemerintahan tidak anti terhadap kritik yang sifatnya untuk membangun, silahkan masyarakat sekarang sudah cerdas mana yang pro rakyat mana yang hanya mengkritisi kebijakan tanpa memberi solusi apalagi memperjuangkan apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Pangandaran,” ungakpnya.
Untuk target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018, kata Iwan, hanya berkisar pada Rp 144 miliar, dengan nilai tersebut kata Iwan, tidak bisa menjadi sandaran penuh kalau tanpa bantuan dari pusat maupun provinsi. Oleh karena itu, ada kewajiban bagi anggota DPR RI dan DPRD Provinsi ikut memperjuangkan anggaran bisa dikucurkan ke Kabupaten Pangandaran.
“Anggota DPR RI yang berasal dari dapil kita ada 7 orang begitu pun anggota DPRD Provinsi Jabar ada 7 orang, dan kami berharap bisa sepenuhnya berjuang bersama kami untuk Pangandaran jauh lebih baik lagi,” pungkasnya. (Agus Kusnadi)***
