KABAR PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten Pangandaran kembali mencatatkan capaian membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian tersebut menjadi indikator bahwa laporan keuangan yang disusun Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku serta dinilai wajar dalam seluruh aspek material oleh lembaga auditor negara.
Informasi mengenai raihan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah itu disampaikan melalui akun Instagram resmi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, @pemkabpangandaran, pada Kamis (25/6/2026).
Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa keberhasilan meraih opini WTP diraih pada masa kepemimpinan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, S.H. bersama Wakil Bupati H. Ino Darsono.
“Alhamdulillah. Pemerintah Kabupaten Pangandaran berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025,” tulis akun resmi Pemkab Pangandaran.
Pemerintah daerah juga menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah selama tahun anggaran berjalan.
“Terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran dan dukungan masyarakat Pangandaran!” lanjut pernyataan tersebut.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK RI kepada instansi pemerintah yang dinilai mampu menyajikan laporan keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian tersebut dilakukan melalui serangkaian proses audit yang komprehensif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Keberhasilan meraih opini WTP menjadi salah satu tolok ukur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Selain menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, capaian ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Bagi Kabupaten Pangandaran, raihan opini WTP diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari pajak, retribusi, dana transfer pemerintah pusat, maupun sumber pendapatan daerah lainnya.
Prestasi ini juga sejalan dengan semangat pembangunan yang diusung Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui slogan #PangandaranMelesat, yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
Dengan diraihnya opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berharap dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan sistem pengawasan, pengendalian internal, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Raihan opini WTP dari BPK RI ini menjadi bukti nyata bahwa upaya pembenahan tata kelola keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah berjalan pada jalur yang tepat dan memberikan hasil yang positif bagi kemajuan daerah.
