bjb
Berita  

Diskominfo Pangandaran Gelar Rakor Evaluasi SPBE

Diskominfo Pangandaran Gelar Rakor Evaluasi SPBE , di Kantor Diskominfo ,Selasa,4 Juni 2024.(istimewa).

KABAR PANGANDARAN – Diskominfo melaksanakan rapat kordinasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Dr.H. Kusdiana, M.M. , bertempat di Ruang Rapat Madasari Kantor Diskominfo Pangandaran, Selasa, 4 Juni 2024.

Pada kesempatan ini rakor dihadiri oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Pangandaran Tonton Guntari, S.H, Kepala Bidang Aplikasi, Informatika & Persandian berserta staf, Perekayasa Ahli Madya, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), unsur bagian organisasi dan unsur bagian hukum Sekretariat Daerah, serta Kasubbag umum dan Kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Dr.H. Kusdiana, M.M. mengatakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Dalam publikasi Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb).

“Pemerintah Kabupaten Pangandaran memperoleh indeks SPBE tahun 2023 dengan skor 3.53 (predikat sangat baik), meningkat dari tahun 2022 dengan skor 2.82 (predikat baik) dan tahun 2021 dengan skor 2.38 (predikat cukup),” katanya.

Menurut Kemenpanrb dalam publikasi tersebut, secara umum keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah pada penerapan Aspek Kebijakan internal tata kelola SPBE, Perencanaan Strategis, Penyelenggara SPBE, Layanan Administrasi, Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

“Namun demikian terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan,” tuturnya.

Penerapan SPBE diharapkan menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis,  transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik  yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.***