KABAR PANGANDARAN – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengambil langkah tegas dalam menjaga integritas partai di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini mulai berjalan di sejumlah daerah. Ia secara resmi melarang seluruh kader PDI Perjuangan di Pangandaran terlibat dalam sisi bisnis maupun operasional program yang menggunakan anggaran negara tersebut.
Kebijakan itu disampaikan Jeje sebagai bentuk komitmen partai untuk mencegah potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, hingga praktik korupsi yang bisa mencederai tujuan mulia dari program nasional tersebut. Menurutnya, kader partai harus menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan ekonomi pribadi.
Dalam keterangannya pada Senin (27/4/2026), Jeje mengakui bahwa secara hitungan ekonomi, program MBG memiliki potensi keuntungan yang cukup besar bagi pihak yang terlibat dalam rantai distribusi maupun penyediaan bahan pangan. Namun ia menilai peluang tersebut justru menjadi titik rawan jika tidak disikapi dengan bijak.
“Kalau untungnya Rp1.000 saja per porsi dikali 3.000 siswa sehari, hitungannya sudah jelas. Siapa yang tidak tergiur?” ujar Jeje saat memberikan penjelasan kepada kader partai.
Meski demikian, mantan Bupati Pangandaran itu menegaskan bahwa orientasi utama program MBG adalah meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, bukan menjadi lahan bisnis bagi elite politik. Ia menilai, keberhasilan program tersebut akan sangat menentukan masa depan generasi muda sehingga harus dijaga dari kepentingan sempit.
Jeje menyebut, program yang digagas pemerintah pusat tersebut harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya siswa penerima manfaat. Karena itu, ia tidak ingin ada persepsi negatif di tengah masyarakat bahwa kader partai memanfaatkan program negara untuk keuntungan pribadi.
Sikap yang diambil Jeje tersebut juga disebut sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menekankan agar seluruh kader partai hanya berperan dalam pengawasan program, bukan menjadi pelaku usaha di dalamnya. Instruksi itu berlaku untuk seluruh struktur partai, termasuk di tingkat daerah.
Sebagai tindak lanjut, Jeje meminta seluruh anggota Fraksi PDIP di DPRD Pangandaran untuk fokus menjalankan fungsi pengawasan. Sebanyak 16 anggota fraksi diminta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan, transparan, dan tepat sasaran.
“Tugas kami memantau dan berkomunikasi dengan semua pihak agar program berjalan lancar. Fokus kami memastikan manfaat sampai ke bawah dengan benar,” tegasnya.
Selain itu, Jeje juga mengingatkan agar program MBG tidak dijadikan alat rivalitas politik atau ajang mencari popularitas dengan cara menyudutkan pihak tertentu. Menurutnya, apabila ditemukan kendala di lapangan, semua pihak harus menyampaikannya melalui jalur resmi agar bisa segera diperbaiki.
“Jangan cari-cari kesalahan bersifat politis. Kalau ada persoalan, sampaikan ke Bupati atau Dewan agar program ini semakin baik ke depan,” katanya.
Dengan langkah tegas tersebut, Jeje berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Pangandaran dapat berjalan bersih, profesional, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas tanpa dibayangi kepentingan politik maupun ekonomi.
