KABAR PANGANDARAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan bahwa aspek keamanan (security) dan kenyamanan (amenity) harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengembangan destinasi wisata. Menurutnya, keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam dan daya tarik destinasi, tetapi juga oleh kemampuan pengelola dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan wisatawan.
Asep mengatakan, setiap pembukaan kawasan wisata baru harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta kelembagaan yang mampu memberikan perlindungan maksimal kepada pengunjung. Hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya insiden yang dapat merugikan wisatawan maupun mencoreng citra pariwisata Pangandaran.
“Pengembangan destinasi wisata tidak cukup hanya membangun fasilitas dan mempromosikan keindahan alam. Keamanan dan kenyamanan wisatawan harus menjadi perhatian utama sejak awal,” ujar Asep.
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa Pangandaran memiliki beragam destinasi wisata alam yang menyimpan potensi risiko tersendiri, terutama wisata sungai dan wisata pantai. Oleh karena itu, setiap pengelola destinasi harus memahami karakteristik wilayahnya dan menyiapkan langkah mitigasi yang sesuai.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi banjir di kawasan wisata sungai. Menurut Asep, ancaman tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi cuaca di lokasi wisata, tetapi juga oleh curah hujan yang terjadi di wilayah hulu sungai.
Ia menjelaskan, hujan deras yang terjadi di wilayah Tasikmalaya, Ciamis, maupun Kota Banjar dapat menyebabkan peningkatan debit air yang berujung pada banjir atau arus deras di kawasan wisata sungai yang berada di Pangandaran.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Walaupun di lokasi wisata cuaca terlihat cerah dan tidak turun hujan, ancaman banjir kiriman dari wilayah hulu tetap bisa terjadi dan membahayakan wisatawan,” katanya.
Karena itu, Asep meminta pengelola wisata sungai untuk selalu memantau perkembangan cuaca dan kondisi debit air secara berkala. Sistem peringatan dini juga dinilai perlu diperkuat agar wisatawan dapat segera dievakuasi apabila terjadi peningkatan risiko.
Selain wisata sungai, pengawasan ketat juga harus diterapkan di kawasan wisata pantai. Asep menilai keberadaan lifeguard atau penjaga pantai menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar untuk menjaga keselamatan wisatawan yang beraktivitas di pesisir maupun perairan.
Menurutnya, petugas penjaga pantai harus dilengkapi kemampuan penyelamatan yang memadai serta didukung sarana keselamatan yang lengkap. Selain itu, aturan keselamatan bagi wisatawan juga harus ditegakkan secara konsisten.
Ia juga mengingatkan para pelaku usaha jasa wisata yang menawarkan aktivitas berisiko tinggi, seperti wisata air dan olahraga petualangan, agar selalu transparan dalam menyampaikan potensi bahaya kepada wisatawan sebelum kegiatan dilakukan.
“Wisatawan harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai risiko yang mungkin terjadi. Pengelola juga wajib menyediakan perlengkapan keselamatan dan petugas yang siap siaga selama aktivitas berlangsung,” tegasnya.
Asep menilai langkah-langkah preventif tersebut sangat penting untuk menghindari kelalaian yang dapat berujung pada kecelakaan maupun tuntutan hukum dari konsumen. Menurutnya, tanggung jawab pengelola tidak berhenti pada penyediaan fasilitas wisata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keselamatan setiap pengunjung.
Ia menambahkan bahwa perhatian terhadap aspek keamanan dan kenyamanan sebelumnya telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam berbagai rapat koordinasi, termasuk saat persiapan pengamanan masa libur Lebaran yang biasanya diwarnai lonjakan kunjungan wisatawan.
“Pelaku industri pariwisata tidak hanya sekadar menjual pesona destinasi, tetapi harus menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan secara mutlak. Jika wisatawan merasa aman dan nyaman, maka kepercayaan terhadap Pangandaran sebagai destinasi unggulan akan terus meningkat,” pungkas Asep.
