KABAR PANGANDARAN – Universitas Padjadjaran (Unpad) menepis anggapan bahwa proses seleksi masuk perguruan tinggi bagi calon mahasiswa asal Kabupaten Pangandaran tergolong sulit. Minimnya jumlah mahasiswa Pangandaran yang diterima di Unpad justru dinilai lebih dipengaruhi oleh sedikitnya jumlah pendaftar dari daerah tersebut.
Rektor Unpad, Prof. dr. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, mengungkapkan bahwa persepsi yang berkembang di masyarakat mengenai sulitnya masuk Unpad merupakan sebuah miskomunikasi.
“Sebenarnya ini ada miskomunikasi. Untuk kami (Unpad) tidak sulit, tetapi yang mendaftar memang sedikit,” ujar Arief usai menghadiri pertemuan di Pendopo Bupati Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026).
Menurut Arief, tren penurunan jumlah pendaftar dari Kabupaten Pangandaran mulai terlihat sejak 2019. Banyak siswa yang memilih tidak mendaftar ke Unpad karena terlanjur mempercayai stigma bahwa persaingan masuk universitas tersebut sangat ketat.
Akibatnya, calon mahasiswa lebih memilih mendaftar ke perguruan tinggi negeri lain yang dianggap memiliki peluang lebih besar.
Arief menilai, peluang kelulusan siswa asal Pangandaran akan meningkat apabila jumlah pendaftarnya bertambah.
“Kalau pendaftarnya cuma lima orang dibanding yang seratus orang, tentu kemungkinan diterima akan lebih besar yang seratus orang. Kami menunggu pendaftar lebih banyak,” katanya.
Ia menyebutkan, jumlah pendaftar dari Pangandaran termasuk yang paling sedikit di Jawa Barat, hanya sedikit lebih tinggi dibanding Kabupaten Banjar.
Sekolah Akui Batasi Pendaftar
Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala SMA Negeri 1 Parigi, Sukirman, menjelaskan bahwa sekolah memang melakukan pembatasan jumlah siswa yang mendaftar ke Unpad.
Kebijakan itu diambil untuk mendistribusikan peluang siswa ke berbagai perguruan tinggi negeri agar lebih banyak yang memperoleh kepastian diterima.
“Memang sejak Covid-19 itu menurun jauh karena kuota reguler yang ada sedikit. Kalau kami mendaftarkannya banyak sedangkan kuotanya sedikit, kasihan anak-anak tidak diterima. Maka siswa kami bagi ke PTN lainnya,” tutur Sukirman.
Ia mencontohkan, kuota kelulusan jalur prestasi (SNBP) untuk satu sekolah sering kali sangat terbatas.
“Kalau bertumpu di Unpad sedangkan jatahnya hanya lima orang, masa dari 200 siswa harus daftar ke sana semua? Maka dari itu, kami membatasi pendaftaran ke Unpad sekitar lima sampai sepuluh orang saja per sekolah,” jelasnya.
Meski demikian, Sukirman menyambut baik rencana evaluasi bersama Unpad dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Ia berharap peluang pengembalian kuota afirmasi daerah sebesar 50 persen seperti pada masa awal berdirinya Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unpad Pangandaran dapat kembali dipertimbangkan.
Selain itu, ia menilai peluang khusus bagi siswa berprestasi, termasuk untuk Fakultas Kedokteran, akan menjadi motivasi baru bagi pelajar Pangandaran.
Namun Sukirman juga meminta pemerintah daerah lebih aktif mengawal program tersebut setiap tahun.
“Pemda seharusnya ikut mengawasi bersama sekolah, memastikan jatah kuota tercapai atau tidak. Jangan sampai tidak dikawal, karena program bisa selesai begitu saja,” kritiknya.
Pemkab Fokus Tingkatkan Kualitas Siswa
Sementara itu, Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan masyarakat Pangandaran di Unpad.
Menurut Citra, Pemkab mendukung langkah Unpad untuk meningkatkan keterwakilan daerah melalui peningkatan kualitas akademik siswa, bukan dengan meloloskan peserta tanpa seleksi.
“Bagaimana ke depan kita memperhatikan masyarakat Pangandaran. Dulu ada kuota 50 persen, saya ingin minimal di angka segitu,” kata Citra.
Sebagai solusi, Pemkab bersama Unpad sepakat menyiapkan program bimbingan belajar (bimbel) intensif dan pendampingan sejak dini bagi siswa SMA yang menargetkan masuk Unpad.
“Yuk, mana yang terbaik dari kita, mana yang mau masuk Unpad, kita kawal dari awal. Jadi bukan hanya kuotanya saja, tetapi anak-anak kita juga berkualitas. Kita dorong itu,” tegasnya.
Terkait wacana bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa jalur mandiri, Citra menjelaskan bahwa skema tersebut belum dimasukkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) karena masih menyesuaikan kondisi anggaran daerah.
Untuk tahap awal, Pemkab memilih memprioritaskan pembiayaan program bimbel dan pendampingan siswa.
“Kalau bimbingan sudah berjalan, Pemda akan support. Bantuan pendidikan nantinya juga dipertimbangkan secara selektif bagi keluarga yang benar-benar kurang mampu agar tepat sasaran,” pungkasnya.
PSDKU Unpad Pangandaran Terus Dievaluasi
Saat ini PSDKU Unpad Pangandaran memiliki lima program studi dengan jumlah mahasiswa aktif sekitar 1.100–1.200 orang.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Pangandaran dan Unpad juga menyepakati optimalisasi pemanfaatan lahan main station kampus di Pangandaran serta evaluasi pengembangan program studi baru yang lebih sesuai dengan arah pembangunan daerah.
Langkah evaluasi bersama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah pendaftar asal Pangandaran ke Unpad, tetapi juga melahirkan lebih banyak putra-putri daerah yang mampu bersaing dan berkontribusi bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa depan.***
