KABAR PANGANDARAN – Pandangan umum fraksi-fraksi atas Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2023 saat Rapat Paripurna bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis, 28 Maret 2024.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sri Rahayu menyampaikan sebagaimana telah diketahui bersama bahwa LKPJ merupakan serangkaian hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sekaligus Laporan Pelaksanaan Kebijakan Operasional, yang menjadi kewenangan daerah dengan mengacu pada prinsip check and balance.
“Kami fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki tugas dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan Bupati sebagai representasi masyarakat,” katanya.
Menurutnya DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tentu pemberian rekomendasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Pangandaran atas capaian kinerja makro pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023,” tuturnya.
Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan, dan menurunnya angka pengangguran adalah bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran.
“Kami fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2023 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya,” ucapnya.
Sementara itu Ketua Fraksi Persatuan DPRD Pangandaran H Asikin menyampaikan setelah mencermati, mempelajari dan mengamati pemaparan dari Bupati Pangandaran tentang Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2023, maka Fraksi Persatuan menganggap perlu untuk memberikan
Pandangan umum fraksi ini dari beberapa aspek diantaranya :
1. Evaluasi kinerja keuangan daerah, meliputi pencapaian kinerja perolehan pendapatan daerah Kabupaten
Pangandaran, pencapaian kinerja, pengalokasian belanja dan kinerja pembiayaan tahun 2023.
2. Evaluasi aspek politik, lebih ditujukan kepada peningkatan pengelolaan kepemerintahan yang baik,seperti indikator indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan lain-lainnya.
3. Evaluasi pelayanan publik, melihat sejauh mana penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi sasaran dan tujuan yang telah
Di gariskan dalam perencanaan strategi daerah yang bersifat tahunan.
Itu semua semata-mata sebagai tugas dan wewenang yang melekat pada badan legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten
Pangandaran sesuai regulasi yang berlaku dalam tata kelola pemerintahan daerah yaitu melakukan penilaian
kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai upaya dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban.
Secara umum Fraksi Persatuan berpandangan bahwa :
1. Fraksi peraturan menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada bupati pangandaran atas capaian
prestasi kerja pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023, yang dibuktikan dengan banyak program yang tercapai bahkan melampaui target.
2. Fraksi peraturan berpandangan pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan politik anggaran sudah
menggambarkan keberpihakan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Pangandaran, dengan indikator salah satunya yaitu aspek akuntabilitas yang dibuktikan dengan adanya program
perencanaan serta pelaksanaan dengan hasil yang cukup optimal dengan biaya yang efektif dan efisien.
3. Fraksi peraturan berpandangan pemerintah daerah sangat perlu untuk melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Oleh karenanya pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius tentang potensi-potensi ekonomi yang perlu dikembangkan, mengingat Kabupaten Pangandaran sebagai Kabupaten Wisata sehingga perlu di dorong sektor ekonomi terutama sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat yang diimbangi dengan sektor ekonomi real lainnya.
“Maka fraksi persatuan menyetujui LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2023 ini dan layak untuk dibahas pada tahap selanjutnya,” tambahnya.***
