KABAR PANGANDARAN – Dalam momentum libur lebaran ini, Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga menerapkan kebijakan penarikan retribusi wisata terhadap warga lokal. Kebijakan ini disebut sebagai langkah untuk menekan praktik percaloan yang kerap mengaku sebagai tamu silaturahmi.
“Karena tidak memungkinkan bagi petugas memeriksa KTP satu per satu, akhirnya semua yang akan masuk dan menikmati pantai dikenakan tiket, termasuk warga Pangandaran sendiri,” jelas Citra.
Namun, kebijakan tersebut menuai banyak penolakan dari masyarakat lokal. Citra menyadari dinamika yang muncul, termasuk hujatan yang ia terima akibat penerapan kebijakan tersebut.
“Banyak penolakan karena memang baru sekarang penegakannya tegas. Tapi semua ini saya lakukan demi warga Pangandaran dan untuk kesejahteraan bersama. Dihujat sudah biasa,” katanya tenang.
Citra menambahkan, ke depan pihaknya akan menjalin komunikasi dengan DPRD Pangandaran untuk membahas kelanjutan kebijakan ini, termasuk kemungkinan pemberian diskon atau bentuk keringanan lainnya bagi warga lokal.
“Akan ada rencana sosialisasi kembali, apakah kebijakan ini akan tetap diterapkan penuh, diberikan diskon, atau ada skema lain,” tutupnya.***
