KABAR PANGANDARAN – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Bela Pariwisata Pangandaran, yang terdiri dari para nelayan tradisional serta pelaku wisata pantai, menggelar aksi damai menyampaikan pendapat di muka umum menolak keberadaan proyek Keramba Jaring Apung (KJA) milik PT. Pasifik Bumi Samudra (PBS) yang direncanakan di kawasan konservasi Pantai Timur Pangandaran,Kamis,24 Juli 2025.
Aksi penolakan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekhawatiran masyarakat atas dampak serius yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan KJA terhadap aktivitas wisata air dan mata pencaharian nelayan tradisional.
Dalam pernyataannya, Koordinator Aksi Iwan menyampaikan bahwa rencana pembangunan KJA justru mengancam sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat lokal.
“Kami secara tegas menolak keberadaan KJA karena wilayah tersebut merupakan zona atraksi wisata seperti water sport, jetski, selam, dan juga jalur nelayan jaring ered. Jika KJA tetap dibangun, maka akan memblokir lintasan laut yang digunakan untuk kegiatan wisata dan nelayan,” tegas Iwan.
Menurutnya, sifat KJA yang permanen akan memakan ruang laut cukup luas, sehingga tidak hanya mengganggu estetika pantai, tetapi juga membatasi akses perahu wisata dan alat tangkap nelayan tradisional. Ia menambahkan, lintasan wahana air seperti banana boat dan jetski akan terganggu secara signifikan karena adanya struktur keramba yang menghalangi jalur operasi.
“Kalau KJA dibangun, akan timbul potensi keributan antar pengguna laut karena tumpang tindih fungsi wilayah. Ini berisiko memunculkan konflik horisontal, hingga kecelakaan laut,” jelas Iwan.
Forum Bela Pariwisata Pangandaran yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, seperti operator wisata air, pemandu selam, pengelola perahu pesiar, dan kelompok nelayan jaring ered, telah menyatakan komitmen bersama untuk menolak rencana tersebut.
Mereka berharap, pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk melindungi ruang laut yang selama ini menopang ekonomi pariwisata dan nelayan lokal.
Selain penolakan, massa aksi juga mendorong Pemerintah Daerah Pangandaran untuk segera melakukan penataan zonasi wilayah pesisir secara adil dan transparan. Hal ini diperlukan agar jelas pembagian wilayah konservasi, zona pariwisata, serta ruang tangkap nelayan.
“Kami tidak menolak pembangunan atau investasi, tapi semua harus berdasarkan kejelasan zonasi dan memperhatikan keberlanjutan masyarakat setempat. Kalau memang ada zona konservasi, ya tolong dijaga dengan benar. Kalau ada zona wisata, harus dilindungi juga,” tambahnya.
Forum juga meminta agar pemerintah daerah segera menentukan titik yang tepat untuk aktivitas budidaya laut, tanpa mengorbankan ruang wisata maupun ruang tangkap nelayan tradisional.
Aksi damai ini ditutup dengan pemasangan bubat dengan bendera warna merah di area sekitar kawasan Water Sport.
Masyarakat berharap aspirasi mereka menjadi perhatian serius semua pihak, agar pesisir Pantai Timur Pangandaran tetap menjadi ruang hidup bersama yang lestari dan berkeadilan.***
