bjb
Berita  

Rapat Paripurna Penetapan Propemperda Pangandaran 2024

Rapat Paripurna Penetapan Propemperda Pangandaran 2024 di Gedung DPRD Pangandaran, Jumat, 24 November 2023.

KABAR PANGANDARAN – Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan menghadiri Rapat Paripurna Penetapan Kesepakatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran. Jum’at, 24 November 2023.

Rapat ini dilaksanakan atas adanya kesepakatan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan DPRD Kabupaten Pangandaran terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) buah Raperda usulan pemerintah daerah dan 4 (empat) buah Raperda inisiatif DPRD.

Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan menyampaikan dasar pemikiran dan pertimbangan diusulkannya 2 (dua) buah Raperda inisiatif pemerintah daerah.

Pertama, Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Rancangan Perda ini mempunyai urgensi penting karena akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai agenda pembangunan, diantaranya untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing daerah.

Kedua, Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Penanaman Modal. Raperda ini disusun sebagai upaya menyelaraskan dan menyinkronkan substansi Perda Nomor 25 Tahun 2016 dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih baru yaitu beberapa substansi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sudah diganti dengan Undang- Undang Cipta Kerja.

Selanjutnya mengenai 4 (empat) buah Raperda inisiatif DPRD, pada prinsipnya pemerintah daerah menyetujui untuk dijadikan payung hukum dalam urusan pemerintahan.

“Terhadap 4 buah Raperda inisiatif DPRD, pada prinsipnya kami mendukung dan mengapresiasi inisiatif tersebut untuk dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah” tutur Ujang.

Kesepakatan ini ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan DPRD Kabupaten Pangandaran.

Hadir pada rapat paripurna tersebut Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Unsur Forkopimda Kabupaten Pangandaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala BUMN/BUMD, serta Pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran.***