KABAR PANGANDARAN – Kabupaten Pangandaran kini resmi memiliki Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana. Pembentukan forum yang difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana di wilayah pesisir selatan Jawa Barat.
Pembentukan FPRB Kabupaten Pangandaran dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan edukasi kebencanaan selama dua hari, 14–15 Juli 2026, yang diikuti oleh unsur pemerintah daerah, BPBD, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, serta berbagai komunitas kebencanaan. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu bersinergi dalam menyusun langkah-langkah pengurangan risiko bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Koordinator Tim Pemberdayaan Sumber Daya Pentahelix BNPB, Iis Yulianti, mengatakan pembentukan FPRB merupakan bagian dari komitmen BNPB untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana. Menurutnya, Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi sehingga diperlukan kolaborasi semua pihak dalam membangun budaya sadar bencana.
Ia menegaskan, tragedi tsunami Pangandaran pada 17 Juli 2006 menjadi pelajaran penting yang tidak boleh dilupakan. Pengalaman tersebut harus menjadi pengingat agar masyarakat semakin siap menghadapi ancaman bencana di masa mendatang serta mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Saat ini, BNPB mencatat telah terbentuk puluhan Forum Pengurangan Risiko Bencana di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Kehadiran FPRB Pangandaran diharapkan semakin memperkuat jaringan kolaborasi nasional dalam mendukung ketangguhan daerah terhadap berbagai ancaman kebencanaan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menyambut baik terbentuknya forum tersebut. Menurutnya, Pangandaran memiliki potensi ancaman bencana yang cukup beragam, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem hingga abrasi pantai. Kondisi geografis tersebut menuntut seluruh elemen masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
Ia menambahkan, penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media agar upaya mitigasi berjalan lebih efektif.
Melalui FPRB, diharapkan lahir berbagai program edukasi, peningkatan kapasitas masyarakat, penyusunan rencana aksi, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi situasi darurat. Forum ini juga diharapkan menjadi ruang komunikasi dan inovasi dalam membangun budaya pengurangan risiko bencana hingga ke tingkat desa.
Dengan resmi berdirinya Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Pangandaran, diharapkan daerah yang dikenal sebagai destinasi wisata unggulan nasional ini semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana. Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang tangguh, aman, serta mampu melindungi generasi mendatang dari dampak bencana. ***
