PANGANDARAN – Situasi pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi struktur APBD Pangandaran sebab adanya berbagai kebijakan yang berubah-ubah, hal ini disampaikan Ketua DPRD Pangandaran saat membahas rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2021.
Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2021 itu digelar di gedung paripurna pada Selasa, 14 September 2021.
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan situasi pandemi corona sangat mempengaruhi struktur APBD Pangandaran. Hal ini di sebabkan karena adanya berbagai kebijakan yang selalu berubah-ubah.
“Kondisi seperti ini berbagai kebijakan selalu berubah-ubah,” katanya.
Menurutnya yang utama itu pendapatan sangat terpengaruh besar, juga soal transfer dari provinsi maupun pusat.
“Jadi kami harus melakukan efesiensi anggaran,” tuturnya.
Dalam penyusunan tersebut perlu disesuaikan dengan aturan di atasnya, seperti Permendagri dan lain sebagainya.
“Karena ada beberapa asumsi-asumi atau indikator yang disarankan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.
Selanjutnya perlu adanya indikator yang dioptimalkan yaitu pendapatan, maka oleh sebab itu dibukanya kembali objek wisata Pangandaran, diharapkan menjadi pelecut untuk optimalisasi pendapatan daerah.
“Karena program yang dijalankan oleh pemerintah itu tergantung pada pendapatan daerah,” lanjutnya.
Kemudian pendapatan daerah itu seperti retribusi dan pajak, Penerimaan dari kedua sumber ini diketahui belum maksimal.
“Iya itu belum maksimal,” ujarnya.
Meski capaian dari kedua sumber pendapatan itu tak maksimal 100%, pemerintah tetap punya kewajiban untuk berikhtiar, jadi yang prioritas saat ini adalah peningkatan ekonomi di masyarakat
“Untuk belanja saja, pemerintah daerah memang harus sangat efisien dalam penggunaan anggaran,” tambahnya.***
