bjb
Berita  

Rapat Paripurna DPRD Pangandaran Zoom Meeting Mendengarkan Pidato Presiden Joko Widodo

PARIGI-DPRD Kabupaten Pangandaran melaksanakan Rapat Paripurna secara zoom meeting mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaan Pengantar/ Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Pangandaran, Senin, 16 Agustus 2021.

Pada pidatonya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan diantaranya pada tahun 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

Karena itu, Pemerintah menyampaikan enam  fokus utama dalam kebijakan APBN Tahun 2022:

Pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Disampaikan juga bahwa defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85 persen terhadap PDB atau Rp868,0 triliun.

Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang  aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal.

Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali.***