bjb
Berita  

DPRD Pangandaran Berikan Penghargaan Atas Prestasi Pemkab Pangandaran

PARIGI-Ketua DPRD Pangandaran memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran karena telah berprestasi diantaranya diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RU untuk kelima kali dan terbukti bahwa Kabupaten Pangandaran dari segi pengelolaan keuangan bisa sejajar dengan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat, Jumat, 16 Juli 2021.

Hal ini disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat Paripurna Penetapan Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Menjadi Peraturan Daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan pada sambutannya bahwa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas beberapa prestasi membanggakan yang diraih pemerintah kabupaten pangandaran antara lain:

“Komitmen kita bersama sebagai penyelenggara pemerintah daerah dirasakan dan terasa manfaatnya oleh masyarakat antara lain infrastruktur jalan dan jembatan yang kondisinya sebagian besar sudah cukup baik, biaya pendidikan gratis, biaya kesehatan gratis, puskesmas yang nyaman dan memiliki fasilitas yang lengkap, terwujudnya pendidikan karakter melalui pangandaran mengaji dan ajengan masuk sekolah,” ungkapnya.

Prestasi-prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 antara lain :

Peringkat terbaik II kategori dokumen perencanaan Kabupaten terbaik dari Gubernur Jawa Barat;

Prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 3,3578 dan status kinerja sangat tinggi berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) tahun 2018 (25 april 2020);

Penghargaan Swasti Saba Padapa dari Gubernur Jawa Barat yaitu juara 1 lumbung pangan masyarakat (LPM) dalam kegiatan pangan masyarakat (HPS) dari Gubernur Jawa Barat;

Pemimpin visioner pembawa perubahan untuk indonesia maju “Indonesian The Best Innovative Figures Awards 2020” kategori “The Best Innovative Government Figures” yang diberikan kepada bapak H. Jeje Wiradinata;

Anugerah pesona pariwisata daerah “Indonesian The Most Potential Destination Awards 2020” kategori “The Best Potential Destination On Nature”;

Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Kementerian Dalam Negeri dengan predikat Kabupaten sangat Inovatif.

“Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang lainnya yang diraih oleh Kabupaten Pangandaran,”katanya.

Selanjutnya penataan destinasi wisata pangandaran, khususnya penataan pantai timur dan pantai barat yang semakin mempercantik wajah Kabupaten Pangandaran.

Diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kelima kali, hal ini semakin mempertegas bahwa Kabupaten Pangandaran dari segi pengelolaan keuangan bisa sejajar dengan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat.

Kemudian Asep menyampaikan realisasi anggaran pada rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, baik yang menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp1.982.436.550.648,- , realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.572.138.480.714,- atau sekitar 79,30%.

Anggaran belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp1.999.445.513.862,05,- realisasi belanja daerah sebesar Rp1.565.838.472.278,- atau sekitar 78,31%.

Adapun pembiayaan daerah sebagai berikut :

Penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp117.008.963.214,05 ,- realisasi sebesar Rp116.008.393.830,05 ,- atau sekitar 99,14%.

Pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp100.000.000.000,-, realisasi sebesar Rp100.000.000.000,- atau sekitar 100%.

Pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp17.008.963.214,05,- realisasi sebesar Rp16.008.393.830,05 atau sekitar 94,12%.

Laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp16.043.940.289,05,- ,penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp16.008.393.830,05,-.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (silpa/sikpa) sebesar Rp22.308.402.266,05
Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp22.308.402.266,05 .

Lalu neraca per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Jumlah aset sebesar Rp2.553.072.387.377,92,
jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp273.869.036.805,50 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Jumlah ekuitas sebesar Rp2.279.203.350.572,42 .

Laporan operasional per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Pendapatan sebesar Rp1.482.393.381.959,82 , beban sebesar Rp1.219.347.077.912,58, Surplus dari operasi sebesar Rp263.046.304.047,24,
defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp1.469.817.365,00 .

Surplus laporan operasional sebesar Rp261.576.486.682,24, adapun arus kas per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Saldo kas awal per 1 januari 2020 sebesar Rp16.043.940.289,05, arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp470.953.529.926,00, arus kas dari aktivitas investasi mengalami defisit sebesar Rp464.653.521.490,00 dan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Arus kas dari aktivitas transitoris mengalami defisit sebesar Rp35.546.459,00 , saldo kas akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.308.402.266,05.

Laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Ekuitas awal sebesar Rp2.073.947.540.661,73,surplus laporan operasional sebesar Rp261.576.486.682,24 dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar mengalami defisit sebesar Rp56.320.676.771,55, ekuitas akhir sebesar Rp2.279.203.350.572,42.

Rekomendasi hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2020 untuk ditindaklanjuti dengan tujuan dapat menjadi perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pangandaran pada masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

Dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan bpk ri atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2020.

“Kami harapkan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran agar lebih meningkatkan pembinaan dan pelatihan terhadap aparatur pemerintah di seluruh SKPD baik segi pengelolaan aset maupun dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Pangandaran,” tuturnya.

Beberapa temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2020, baik dari sistem pengendalian intern maupun dari kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan agar segera diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

“Agar dipertimbangkan dan dikaji kembali mengenai beberapa target pendapatan yang tidak tercapai untuk mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki, dilandasi oleh perhitungan potensi dan kondisi yang realistis,” katanya.

Terakhir perlu evaluasi yang menyeluruh dan cermat terhadap rekanan yang bermasalah disertai pemberian sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan perundangan dari aspek belanja daerah.

Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

Berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI, Pemerintah Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian intern;

Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI masih terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di beberapa SKPD.